Yang menjadi persoalan, lanjut Hexana, Jiwasraya tidak bisa mencairkan asetnya di saham, yang saat ini sedang mengalami penurunan nilai aset akibat kondisi pasar yang tengah tertekan. "Sebagai BUMN, kami tidak bisa cut loss," terang Hexana.
Sampai di sini, sepertinya terang benderang, Jiwasraya menjadi salah satu korban gejolak perekonomian (untuk tidak menyebutnya sebagai krisis) yang menghantam Indonesia karena faktor global.Â
Namun kalau dikritisi, kebijakan manajemen Jiwasraya yang menempatkan investasinya sebasar 75% dalam bentuk produk finansial yang rentan terdampak gejolak, maka bisa dibilang terlalu berani dan spekulatif. Bila dana tersebut lebih banyak ditempatkan sebagai deposito di bank-bank papan atas, logikanya akan lebih aman.
Menarik pula menyimak pendapat pengamat asuransi, Herris Simanjuntak  yang mengatakan bahwa penyebab penundaan pembayaran polis Jiwasaraya adalah karena masalah tata kelola (corporate governance) di perusahan plat merah tersebut. Hal ini ditambah lagi dengan penerapan manajemen risiko yang masih kurang pas dan masalah compliance (kepatuhan) terhadap peraturan, ujar Herris seperti dikutip dari Antara (12/10).
Herris secara lebih spesifik menyoroti soal kecukupan pencadangan yang dimiliki Jiwasraya. Terjadinya penundaan pembayaran kepada nasabah menunjukkan ada masalah pada pencadangan perusahaan.Â
Sebagai catatan, OJK telah membuat ketentuan tentang pencadangan yang harus dipatuhi semua perusahan asuransi, antara lain agar saat jatuh tempo kewajiban kepada nasabah, pihak asuransi tidak mengalami kesulitan.
Lalu, menjadi pertanyaan, kasus Jiwasraya apakah lebih dominan karena tekanan pasar yang lagi bergejolak atau lebih dominan karena salah tata kelola? Ini PR yang tidak ringan bagi OJK, namun penting untuk dituntaskan agar di masa mendatang persoalan serupa tidak terulang, dan perusahaan asuransi bisa tahan terhadap gejolak perekonomian.Â
![dok. kontan.co.id.](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/10/14/451010657p-5bc2ee4f12ae944a255bd694.jpg?t=o&v=555)