Untuk beberapa kali rapat komite tersebut bisa membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan banyak pula yang lebih dari satu tahun. Soalnya, anggota komite terdiri dari pejabat yang juga punya tugas rutin. Lagi pula untuk mengumpulkan data dan mengolahnya, perlu waktu yang dilakukan oleh Divisi Sumberdaya Manusia.
Tentu komite tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Ada ketentuan perundang-undangan yang harus menjadi referensi utama. Dulu, pernah seorang pejabat setingkat kepala cabang yang dipecat, kemudian ia memperkarakan melalui pengadilan, dan ternyata pengadilan merehabilitir namanya dan mewajibkan perusahaan memperkerjakannya kembali.
Selain itu, ada juga bisik-bisik sesama karyawan, kalau yang kena kasus adalah mereka yang disukai direksi, perkaranya bisa lebih cepat diproses dengan hukuman yang lebih ringan. Namun hal ini tentu susah dibuktikan.
Yang jelas, selama periode menunggu keputusan, mereka yang terlibat kasus, di-non job-kan. Mereka tetap masuk kerja, tapi hanya duduk-duduk saja di sebuah ruangan khusus.Â
Selama itu pula mereka tetap dapat gaji, meskipun bagi yang dulunya punya jabatan, tunjangan jabatannya dicabut. Jadilah mereka sebagai para pemakan gaji buta. Kerjanya hanya duduk, buka laptop punya sendiri, lalu berselancar di dunia maya atau main game.
Berikutnya ada pula para pemakan gaji buta yang tersamar. Yang beginian banyak di kantor pusat atau kantor wilayah, karena jenis pekerjaannya lebih banyak bersifat administrasi atau menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi. Berbeda dengan karyawan kantor cabang yang sibuk di lapangan karena harus menghadapi atau mencari pelanggan.
Bayangkan, di pusat ada sekitar 40-an divisi dengan job description yang adakalanya tumpang tindih. Masing-masing divisi punya karyawan relatif banyak. Dalam situasi seperti itu ada saja beberapa karyawan yang kelihatannya sibuk, padahal sebetulnya tidak bekerja.
Terhadap karyawan yang pura-pura sibuk itu, sering diledek teman-teman sebagai "gerakan tanpa bola" atau disingkat gertabol. Ini sebetulnya gampang ditangani bila di setiap divisi punya bos yang bagus leadership-nya.
Dugaan saya, dalam lingkungan PNS, kelompok pemakan gaji buta karena melakukan gertabol mungkin jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah PNS yang menunggu pemecatan karena korupsi di atas.
Bagaimanapun juga, agar suatu institusi bisa beroperasi secara efektif dan efisien, pengucuran gaji buta harus dihentikan.
