Jatim terbelah dua, yakni Wilayah Surabaya dan Malang. Cabang-cabang se Surabaya Raya dan kota di jalur Semarang - Surabaya yang menjadi bagian Jatim, serta Pulau Madura, menginduk ke Surabaya. Kota lain di Jatim menginduk ke Wilayah Malang.
Berikutnya Wilayah Banjarmasin membawahi empat provinsi yaitu Kalsel, Kalteng, Kaltim, dan Kalut. Wilayah Makassar juga mencakup empat provinsi yakni Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Maluku. Empat provinsi pula yang menginduk ke Manado, yakni Sulut, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku Utara.Â
Wilayah Denpasar mencakup provinsi Bali, NTB dan NTT. Terakhir adalah Wilayah Jayapura melingkupi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagai catatan, Wilayah Jayapura baru beberapa tahun dibuka sebagai pemekaran dari Wilayah Makassar.
Kelihatannya dengan pembagian seperti di atas, kekuatan ekonomi setiap wilayah menjadi berimbang. Bayangkan di Indonesia bagian timur, satu wilayah untuk 4 propinsi, dan setara dengan sepertiga Jakarta, karena di Jakarta ada tiga wilayah.
Namun kenyataannya tetap belum setara. Di Jakarta, di setiap beberapa puluh meter sudah ditemukan kantor bank. Bahkan di sebuah gedung bisa terdapat lima buah bank. Padahal di sebuah kabupaten pemekaran di Papua, bisa jadi tidak punya satu kantor bank pun.
Makanya di bank yang membagi Indonesia menjadi 19 wilayah tersebut, karir pejabatnya diatur sedemikian rupa. Seorang kepala wilayah yang baru, dicoba dulu di wilayah kecil (Aceh, Jayapura, Padang, Denpasar dan Manado). Jika berhasil baru ditantang di wilayah sedang (wilayah lainnya di luar Jawa). Lalu yang terhebat ditempatkan di wilayah Jawa yang semuanya dihitung sebagai wilayah besar.
Jadi, ditinjau dari nilai ekonomis, begitulah faktanya. Dibagi seperti apapun, ketimpangan tetap ada. Bahkan kalau di bank lain, atau perusahaan bukan bank, cara mereka membagi Indonesia bisa lebih ekstrim lagi. Bila mereka hanya ingin membagi dua Indonesia, bisa dipastikan hanyalah Indonesia Barat dengan Jakarta sebagai pusat, dan Surabaya untuk wilayah timur.
Bila tiga bagian, maka biasanya  yang menjadi pusat adalah Jakarta, Surabaya, dan Makassar atau Medan. Tentu bisa ditebak kota mana lagi yang menjadi hub, bila Indonesia dibagi empat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya.Â
Ya, provinsi boleh saja 34, sehingga butuh banyak pejabat pemda dan pegawainya, termasuk pembangunan kantor dan rumah dinasnya. Harapannya tentu agar kemajuan secara ekonomi setiap provinsi bisa berimbang. Namun dalam mewujudkannya tidaklah gampang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H