Menyoal Kebijakan UKT dan Tapera: Tantangan Ganda bagi Masyarakat Kelas Menengah

Kebijakan pemerintah seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, bukan malah menjadi beban baru. Namun, dua kebijakan terbaru, yakni kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat kelas menengah. 

Kedua kebijakan ini saling bertolak belakang dan berpotensi mencekik perekonomian keluarga yang berpenghasilan terbatas.

Kenaikan UKT, Mimpi Kuliah yang Semakin Jauh

Pendidikan tinggi seharusnya menjadi kesempatan bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki nasib. Namun, kenaikan UKT yang signifikan membuat mimpi kuliah semakin jauh dari jangkauan bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah. Banyak keluarga yang harus merantau dan meninggalkan rumah demi membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Baca juga: Tapera, Solusi ataukah Beban Baru bagi Pekerja?

Ironisnya, kenaikan UKT ini terjadi di tengah kondisi perekonomian yang lesu akibat pandemi COVID-19. Banyak keluarga yang mengalami penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, kenaikan UKT hanya akan semakin membebani keluarga dan menghambat akses pendidikan tinggi bagi kaum muda.

Tapera: Impian Rumah atau Beban Baru?

Di sisi lain, kebijakan Tapera yang mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3 persen bagi pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) juga menuai kontroversi.

Baca juga: Tapera, Jalan Panjang Menuju Rumah Idaman

Konsep Tapera memang mulia, yakni membantu masyarakat memiliki rumah layak huni. Namun, implementasinya justru berpotensi menambah beban bagi keluarga kelas menengah yang penghasilannya sudah terbatas.

Dengan adanya pemotongan gaji sebesar 3 persen, daya beli masyarakat akan semakin berkurang. Akibatnya, kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan akan semakin sulit dipenuhi. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan awal Tapera, yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang Saling Bertolak Belakang

Kedua kebijakan ini, UKT dan Tapera, saling bertolak belakang dan menciptakan dilema bagi masyarakat kelas menengah.

Baca juga: Pendidikan Tinggi Tak Lagi Terjangkau: Urgensi Reformasi Student Loan

Di satu sisi, mereka harus menanggung beban kenaikan UKT yang tinggi untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Di sisi lain, mereka juga harus menyisihkan sebagian penghasilan untuk Tapera, yang notabene adalah program jangka panjang.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan pada saat yang sama menyisihkan uang untuk tabungan perumahan? Kebijakan ini seolah-olah tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat kelas menengah.

Solusi dan Rekomendasi

1. Evaluasi Kebijakan secara Komprehensif

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedua kebijakan ini. Evaluasi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pakar ekonomi, serta perwakilan dari masyarakat kelas menengah.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dampak nyata dari kebijakan tersebut dan merumuskan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Penerapan Skema Subsidi atau Keringanan

Jika kebijakan UKT dan Tapera tetap harus dilanjutkan, pemerintah perlu mempertimbangkan skema subsidi atau keringanan bagi masyarakat kelas menengah.

Misalnya, dengan menyediakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, atau memberikan keringanan pada pemotongan gaji untuk Tapera bagi pekerja dengan penghasilan di bawah ambang batas tertentu.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Di samping mengevaluasi kebijakan, pemerintah juga harus fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan lapangan pekerjaan, perbaikan sistem jaminan sosial, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan UKT dan Tapera, meski memiliki tujuan mulia, ternyata menciptakan tantangan ganda bagi masyarakat kelas menengah. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan ini tidak justru menjadi beban baru bagi masyarakat.

Pendidikan dan perumahan layak huni memang merupakan hak setiap warga negara, tetapi pemenuhan hak tersebut tidak boleh mengorbankan kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat.

Hanya dengan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa tidak ada lagi keluarga yang harus meninggalkan rumah demi membiayai pendidikan anak-anak mereka, atau menanggung beban keuangan yang berlebihan.