Indonesia, sebuah negeri yang terus menggeliat dalam dinamika politiknya, kembali menjadi saksi dari panggung besar, 'Debat Perdana Calon Presiden'.
Seiring tiga pasangan calon yang berlaga, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kita diajak mengintip komitmen pemimpin dalam dua aspek penting, yakni, Hak Asasi Manusia (HAM) dan penguatan demokrasi.
Bagaimana para kandidat menjelaskan visi mereka terkait isu-isu ini? Mari kita merayapi setiap detil dalam perdebatan ini.
Sebelum kita terjun ke dalam lautan HAM dan demokrasi, marilah kita lihat seperti apa visi dan misi yang digambarkan masing-masing pasangan calon.
Anies-Muhaimin berbicara tentang 'Merakyat', Prabowo-Gibran menekankan 'Kesejahteraan Rakyat', dan Ganjar-Mahfud MD membawa semangat 'Bangsa yang Kuat'.
Tapi, apakah visi mereka hanya omong kosong atau benar-benar tercermin dalam komitmen terhadap HAM dan demokrasi?
Pada momentum debat perdana, calon presiden dihadapkan pada tantangan besar, yaitu, bagaimana mereka berkomitmen melindungi HAM di tengah berbagai ketegangan dan konflik yang mungkin muncul.
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Paslon ini dengan tegas menyuarakan pentingnya melindungi hak-hak rakyat, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat.
Namun, Prabowo-Gibran juga menarik perhatian dengan fokus mereka pada 'keadilan sosial', menciptakan landasan kuat untuk perlindungan hak-hak individu.
Ganjar-Mahfud MD, di sisi lain, membawa sentuhan hukum ke dalam pembahasan HAM.
