Beberapa mungkin merasa bahwa kedatangan guru PPPK mengancam posisi mereka, sementara yang lain mungkin tidak siap menerima perubahan dalam dinamika kelas. Oleh karena itu, sosialisasi yang baik perlu dilakukan untuk mengatasi kekhawatiran ini.
Pemerintah dan pihak terkait harus secara aktif terlibat dalam mendengarkan dan menanggapi masukan dari berbagai pihak, sehingga implementasi PPPK tidak hanya menjadi kebijakan administratif tetapi juga sebuah proses transformasi yang dilakukan secara inklusif.
Selain dari perspektif guru honorer, perlu juga diperhatikan bagaimana PPPK dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan memberikan stabilitas pekerjaan kepada guru, diharapkan mereka dapat lebih fokus pada pengembangan profesional dan inovasi dalam pembelajaran.
Pemerintah perlu menciptakan lingkungan di mana guru merasa didukung dan dihargai sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi perkembangan siswa.
Namun, implementasi PPPK tidak dapat dipisahkan dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi pendidikan. Meskipun langkah-langkah menuju PPPK dapat menjadi terobosan positif, namun tantangan administratif yang masih ada dan adanya potensi birokrasi yang lamban perlu diatasi.
Pemerintah perlu secara aktif melakukan evaluasi rutin terhadap keefektifan dan efisiensi birokrasi pendidikan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan.
Dalam refleksi Hari Guru Nasional ini, mari kita mengakui langkah-langkah penting yang telah diambil dalam mendukung guru honorer menuju PPPK. Namun, tantangan besar masih ada di depan, dan perlu adanya komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem pendidikan.
Guru honorer membutuhkan lebih dari sekadar perubahan status pekerjaan. Mereka memerlukan dukungan komprehensif untuk membangun karier yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendidikan Indonesia yang lebih baik.
