"Pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi: Sidang Etik Terbuka atau Tertutup, Mana yang Benar?"
Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mengungkapkan keberatan terkait sidang etik yang dipandangnya melanggar aturan. Sidang tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan berakhir dengan pemecatan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. Keputusan ini diambil setelah Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Anwar menegaskan bahwa sidang MKMK melanggar aturan karena diadakan secara terbuka, padahal seharusnya, sidang etik diatur agar bersifat tertutup.
"Saya menyayangkan bahwa proses peradilan etik, seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka," kata Anwar Usman dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 November 2023.
Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK memang menetapkan bahwa pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan sidang etik harus bersifat tertutup. Namun, dalam kasus ini, MKMK memutuskan untuk mengadakan sidang terbuka hanya untuk pemeriksaan para pelapor. Sementara pemeriksaan terhadap para hakim konstitusi, termasuk Anwar Usman, tetap dilakukan melalui sidang tertutup.
Anwar Usman berpendapat bahwa keputusan untuk mengadakan sidang etik terbuka bertentangan dengan tujuan pembentukan MKMK. Menurutnya, MKMK seharusnya bertugas menjaga martabat para hakim konstitusi.
"(Sidang terbuka) tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individu maupun secara institusional," ujar Anwar.
Sebelumnya, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa seharusnya sidang dugaan pelanggaran etik dilakukan secara tertutup. Alasannya, pemeriksaan etik harus menjaga kehormatan sembilan hakim MK dan hak-hak mereka sebelum dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik.
"Kita harus tetap menjaga kehormatan sembilan hakim. Maka, aturan ini harus tertutup," kata Jimly di MK, pada Kamis, 26 Oktober 2023.
Jimly juga menekankan bahwa bagi pihak yang merasa tidak dirugikan oleh sidang etik, sidang dapat dilakukan secara terbuka.
Namun, MKMK tetap menjalankan sidang terbuka bagi pihak yang melaporkan pelanggaran etik, sementara pemeriksaan terhadap hakim tetap bersifat tertutup.
MKMK menilai bahwa Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan mengenai syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK mengenakan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar.
"Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, saat membacakan putusan MKMK di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa, 7 November 2023.
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberi kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk berkompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi, dan juga keponakan Anwar Usman.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
