Kini, Pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka layanan untuk melakukan ibadah umrah terbatas. Mengenai hal ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Menag) melakukan pertemuan dengan Gubernur Makkah Khalid bin Faisal Al Saud.
Sayangnya, keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia pertama dijadwalkan pada Desember ini yang sudah dinanti masyatakat terpaksa dibatalkan batal. Namun, Amphuri masih mengusahakan keberangkatan pada tanggal 23 Desember. Saat ini semuanya masih terus dibicarakan.
Pemerintah sekarang konsentrasi pada libur Nataru terlebih dulu, agar mudah-mudahan Nataru bisa dikendalikan dengan baik, baru setelah itu pemerintah akan melihat kapan kita akan buka untuk kegiatan umrah secara resmi.
Menurut Wakil Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Rizky Sembada, informasi pembatalan tersebut didapat dari surat edaran dari Kementerian Agama (Kemenag).
Tidak hanya soal Nataru, ada beberapa kendala yang masih belum menemukan jalan keluar. Kendala tersebut juga tertuang dalam surat edaran Kemenag.
Saat ini pengajuan visa kepada platform di Arab Saudi telah dapat diproses hingga visa umrah terbit. Namun terkait dengan QR code sertifikat vaksin yang diterbitkan oleh aplikasi PeduliLindingi Kementerian Kesehatan RI masih belum dapat diakses dan diverifikasi oleh otoritas Arab Saudi.
Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Gubernur Makkah, Minggu 21 November lalu, Menag menyampaikan bahwa perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia sudah terkendali.
Dengan persiapan yang telah dilakukan Kementerian Agama, Menag berharap penyelenggaraan umrah untuk Jemaah Indonesia di Arab Saudi dapat segera dibuka kembali.
Kendati demikian, ia kembali menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, penyelenggaraan umrah 1443 H dan juga haji masih dalam suasana pandemi COVID-19.
Arab Saudi sendiri saat ini sudah melakukan pencabutan penangguhan kedatangan langsung dari enam negara, termasuk salah satunya Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai Rabu, 1 Desember 2021, pukul 01.00 dini hari waktu Arab Saudi.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia resmi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/ 2021. Pembatalan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021.
Tahun sebelumnya, 2020, pemerintah juga membatalkan keberangkatan Ibadah Haji 1441 H. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020.
Saat ini pemerintah juga masih melakukan sejumlah pertimbangan untuk perjalanan umrah di tengah adanya varian baru Covid-19 yakni omicron.
Selain itu, Menag juga menyampaikan tentang kebijakan dalam mempersiapkan keberangkatan jemaah umrah dan kesiapan Indonesia untuk kembali memberangkatkan jemaah umrah ke tanah suci.
Setidaknya ada empat hal yang disampaikan Menag kepada Gubernur Makkah, Khalid bin Faisal mengenai persiapan Indonesia untuk memberangkatkan Jemaah umrah, yakni:
1. Edukasi protokol kesehatan
Menag mengatakan pihaknya terus melakukan edukasi kepada calon jemaah haji dan umrah untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
2. Vaksinasi
Pemerintah Indonesia telah melakukan vaksinasi untuk calon jemaah haji dan umrah.
3. Kebijakan satu pintu
Dalam rangka mengupayakan kesehatan bagi calon jemaah umrah, Kementerian Agama membuat kebijakan umrah satu pintu.
4. Kebijakan PCR
Tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi calon jemaah umrah akan difokuskan pada fasilitas kesehatan di Indonesia yang direkomendasikan oleh Pemerintah Saudi.
Namun, banyak pengusaha travel umrah menilai bahwa tahun ini bukan saat tepat untuk melaksanakan umrah. Kondisinya masih tidak jelas. Dan ketika di tanah suci akan ada banyak keterbatasan. Kalaupun ingin tetap umrah pada saat ini, maka siapkan niat dan hati bahwa ibadah yang dilaksakan kali ini bukan terjadi di saat yang normal.
Harap dipahami juga oleh para calon jamaah umrah Indonesia, perbedaan suasana dan cara teknis beribadah harus dihadapi terutama soal kesiapan kesehatan, lama berumrah, hingga soal biaya umrah.
Sekarang akan ada ketentuan memakai vaksin tertentu bila tidak ingin menjalani karatina di Saudi. Ini makin rumit ketika ada munculnya virus Covid-19 jenis Omicron. Setelah itu bila dihitung lamanya berumrah hampir mencapai satu bulan. Ini jelas beda pada hari-hari normal yang lazimnya 10 hari dan 15 saja. Dan pemerintah pun sampai sekarang masih belum pasti mengijinkan kapan waktu jamaah umrah bisa ke tanah suci.
Selain itu, pada sisi teknis melakukan ibadah umrah di tanah suci kali ini lebih rumit. Misalnya, jamaah tak bisa bebas lagi bolak-balik umrah atau berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sepanjang waktu. Untuk umrah misalnya harus mendaftar pada aplikasi khususnya umrah di Sadui, misalnya 'Tawakalna'.
Setelah jamaah mendapatkan notifikasi persetujuan dari pihak yang berwenang melalui aplikasi ini, maka baru bisa berumrah hingga masuk ke dalam Masjidil Haram untuk mengerjakan segala rangkaian ibadah. Setelah seleasi, maka jamaah juga tak bisa duduk santai di Masjidil Haram seperti biasanya, tapi mereka harus ke luar untuk kembali ke hotel.
Selama tinggal di hotel juga diatur ketat. Misalnya hanya bisa makan di dalam hotel. Sekarang lebih lumayan, pada awal pandemi lalu malah hanya boleh makan memakai nasi kotak yang disediakan hotel dan dikirim ke kamar jamaah. Penghuni kamar pun tidak bisa berjejalan seperti dahulu. Makan di luar juga tak leluasa karena harus pula mentaati aturan protokol kesehatannya Saudi. Oleh sebab itu, seluruh jamaah harus bersiap dengan segala perubahan saat menjalankan ibadah umrah nanti.
Sumber Referensi : covid19.go.id
