Penanganan Pandemi di Provinsi DKI Jakarta dan Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar

Dari aplikasi tersebut kita jadi tercatat pergerakannya. Dengan adanya aplikasi ini, pengusaha yang menjual barangnya di pusat perbelanjaan menjadi lebih beruntung karena bertambahnya pengunjung yang datang ke dalam pusat perbelanjaan. Regulasi dan penanganan yang dibuat oleh gubernur sudah baik walaupun memang dalam menjalankannya masih ada kekurangan. Namun disitulah letak kita sebagai warga untuk saling merangkul, maka kita semua harus bekerja sama sehingga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali menjadi sedia kala.

Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang bijak, kita harus mendukung program pemerintah agar covid di Indonesia segera hilang dari Indonesia. Program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah harus terus di support oleh masyarakat Indonesia agar program vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat di Indonesia sudah di vaksin semua. S

elanjutnya pemerintah harus tegas dengan pelanggaran yang ada di masa pandemic covid-19 agar tersangka kapok dengan perbuatannya. 

Sementara itu, untuk berpergian harus menujukan sertifikat vaksin, minimal vaksin pertama dan juga jika ingin pergi ke pusat perbelanjaan harus memiliki aplikasi PeduliLindungi agar nama kita dapat tercatat di dalam pusat perbelanjaan tersebut. 

Agar ekonomi Indonesia tetap stabil maka dari itu kita harus membantu para usaha-usaha kecil dan menengah agar mereka tetap bias berjualan dan dari penjualan itu dapat membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan karean adanya pemmbelian dan traksaksi yang membuat uang itu berputar dan juga dengan dibuka nya pusat perbelanjaan membuat perekonomian di Indonesia lebih stabil lagi.

Pedoman umum untuk penanganan Covid-19 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, seperti pedoman PSBB  dalam Pergub nomor 33 mulai tahun 2020 , dimaksudkan untuk menekan penyebaran  Covid-19 di Jakarta. Namun, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat. 

Kebijakan dan upaya Pemprov DKI Jakarta   gagal menekan penyebaran Covid-19 di Jakarta. 

Kebijakan dan upaya pengelolaanmmasih menemui kendala, akibat ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat dan kebijakan PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, koordinasi yang buruk antara  pemerintah pusat dan  daerah menciptakan ketidakpastian tentang langkah strategis dan dapat menyebabkan kebingungan public. 

Oleh karena itu, diperlukan integrasi  kebijakan melalui penyelenggaraan pemerintahan antara   pusat dan daerah untuk menciptakan  kerjasama dan koordinasi yang kuat dan profesional serta profesional  dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dapat bersama-sama menyampaikan pesan luas melalui berbagai media tentang situasi pandemi , konsekuensi yang  dihadapi, dan antisipasi yang harus dilakukan.  Selain itu, penulis melihat perlunya hukuman yang berat dan nyata bagi pelanggar, dalam bentuk denda   yang besar, agar dapat memberikan efek jera kepada  siapa pun yang melanggar kebijakan dan aturan yang berlaku.