Penanganan Pandemi di Provinsi DKI Jakarta dan Dampak terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa ini memiliki luas sebesar 66.150 hektar menjadikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia. . 

Tentunya dengan luas kota sebesar ini membuat Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki banyak sekali penduduk apalagi penduduk yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta bukan hanya berasal dari Jakarta namun juga ada penduduk yang melakukan urbanisasi. 

Dengan banyaknya penduduk yang ada membuat virus corona menyebar dengan sangat cepat, bahkan kasus covid pertama yang ada di Indonesia berasal dari daerah Kemang, Jakarta Selatan tepatnya di sebuah restoran bernama Amigos. Daerah Khusus Ibukota Jakarta pun menjadi daerah dengan kasus positif covid terbanyak se-Indonesia.

Beberapa hal menjadi faktor utama yang membuat virus corona di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyebar sangat cepat adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan keadaan covid sehingga mereka dengan seenaknya keluar rumah tidak menggunakan masker dan enggan untuk tetap berada di rumah. 

Faktor selanjutnya adalah masih banyak warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak bisa bekerja dari rumah alias harus bekerja di kantor, hal ini menyebabkan terbentuknya cluster corona yang baru. Bayangkan saja jika 1 kantor berisi 100 orang dan kantor tersebut terpapar virus corona. 

Dalam hal ini, ada berapa banyak perkantoran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akhirnya membuat kasus harian covid semakin meningkat. Lalu saat Idul Fitri beberapa bulan yang lalu, kasus covid sempat meningkat lagi karena warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkumpul bersama yang mana hal itu sangat dilarang oleh pemerintah, saat berkumpul juga protokol kesehatan mulai di abaikan karena terkadang masyarakat beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang terdekat, pikiran-pikiran ini yang seharusnya dihilangkan karena covid tidak mengenal orang. Virus dapat menyebar tanpa bertanya nama, jadi orang terdekat pun bisa menjadi pembawa virus dan seharusnya masyarakat sudah dapat mengantisipasi namun karena kesadaran masyarakat kurang, virus corona tetap menyebar dan menjalar.

Namun Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan, pernah menyebutkan bahwa ibu kota menjadi unsur paling penting dalam pemulihan ekonomi di Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional. 

Pada kuartal II-2020, Jakarta berkontribusi sebesar 17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Anies mengatakan pertumbuhan ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada triwulan II-2021 yang berada pada zona positif sebesar 10,9 persen, menjadi sinyal menuju pemulihan ekonomi. 

Sehingga, ia mendorong momentum itu dapat dimanfaatkan, termasuk pelaku usaha. BPS DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan II-2021 mencapai 10,9 persen atau tumbuh positif setelah pada periode sama 2021 kontraksi 8,33 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada triwulan II-2021 mencapai Rp721,5 triliun. Lalu, apa penanganan yang diberikan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta? Penanganan pertama yang dilakukan adalah penggencaran program vaksinasi. Hal ini dilakukan supaya Indonesia khususnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki herd immunity yang nantinya sebagian masyarakat kebal terhadap virus covid sehingga nantinya kasus positif harian covid menurun. Namun, di awal program vaksinasi masih ada masyarakat yang lagi-lagi tidak percaya. Mereka bilang ada chip yang dimasukkan ke dalam tubuh, padahal jelas-jelas semua itu hanyalah berita palsu alias hoax.

Sebagai mahasiswa, kita seharusnya bisa menjadi jembatan bagi mereka yang masih ragu untuk melakukan vaksinasi. Kita bisa mempromosikan program vaksinasi ke media sosial, karena apabila masyarakat sudah banyak yang melakukan vaksinasi, masyarakat akan bisa berjalan-jalan atau berliburan dan otomatis perekonomian Indonesia kembali bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Penanganan kedua yang dilakukan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah menggencarkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 

Sekarang syarat untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan adalah sudah melakukan vaksinasi baik tahap pertama atau yang sudah sampai dosis kedua. Lalu mengunggah aplikasi PeduliLindungi yang nantinya akan berguna untuk memindai barcode yang sudah dicetak di tiap lobby pusat perbelanjaan. 

Dari aplikasi tersebut kita jadi tercatat pergerakannya. Dengan adanya aplikasi ini, pengusaha yang menjual barangnya di pusat perbelanjaan menjadi lebih beruntung karena bertambahnya pengunjung yang datang ke dalam pusat perbelanjaan. Regulasi dan penanganan yang dibuat oleh gubernur sudah baik walaupun memang dalam menjalankannya masih ada kekurangan. Namun disitulah letak kita sebagai warga untuk saling merangkul, maka kita semua harus bekerja sama sehingga pandemi ini segera berakhir dan semuanya kembali menjadi sedia kala.

Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang bijak, kita harus mendukung program pemerintah agar covid di Indonesia segera hilang dari Indonesia. Program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah harus terus di support oleh masyarakat Indonesia agar program vaksinasi di Indonesia berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat di Indonesia sudah di vaksin semua. S

elanjutnya pemerintah harus tegas dengan pelanggaran yang ada di masa pandemic covid-19 agar tersangka kapok dengan perbuatannya. 

Sementara itu, untuk berpergian harus menujukan sertifikat vaksin, minimal vaksin pertama dan juga jika ingin pergi ke pusat perbelanjaan harus memiliki aplikasi PeduliLindungi agar nama kita dapat tercatat di dalam pusat perbelanjaan tersebut. 

Agar ekonomi Indonesia tetap stabil maka dari itu kita harus membantu para usaha-usaha kecil dan menengah agar mereka tetap bias berjualan dan dari penjualan itu dapat membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan karean adanya pemmbelian dan traksaksi yang membuat uang itu berputar dan juga dengan dibuka nya pusat perbelanjaan membuat perekonomian di Indonesia lebih stabil lagi.

Pedoman umum untuk penanganan Covid-19 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, seperti pedoman PSBB  dalam Pergub nomor 33 mulai tahun 2020 , dimaksudkan untuk menekan penyebaran  Covid-19 di Jakarta. Namun, jumlah kasus Covid-19 di Jakarta terus meningkat. 

Kebijakan dan upaya Pemprov DKI Jakarta   gagal menekan penyebaran Covid-19 di Jakarta. 

Kebijakan dan upaya pengelolaanmmasih menemui kendala, akibat ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan oleh masyarakat dan kebijakan PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, koordinasi yang buruk antara  pemerintah pusat dan  daerah menciptakan ketidakpastian tentang langkah strategis dan dapat menyebabkan kebingungan public. 

Oleh karena itu, diperlukan integrasi  kebijakan melalui penyelenggaraan pemerintahan antara   pusat dan daerah untuk menciptakan  kerjasama dan koordinasi yang kuat dan profesional serta profesional  dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah  dapat bersama-sama menyampaikan pesan luas melalui berbagai media tentang situasi pandemi , konsekuensi yang  dihadapi, dan antisipasi yang harus dilakukan.  Selain itu, penulis melihat perlunya hukuman yang berat dan nyata bagi pelanggar, dalam bentuk denda   yang besar, agar dapat memberikan efek jera kepada  siapa pun yang melanggar kebijakan dan aturan yang berlaku.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H