Selain itu, kebijakan publik yang diterapkan seharusnya merupakan sebuah kebijakan yang memberi solusi atas sebuah masalah dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Salah satu rekomendasi kebijakan publik tersebut adalah perencanaan dan perumusan kebijakan publik yang memahami segala kebutuhan dengan menggunakan persepsi masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan situasi dan kondisi di lapangan. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan kebijakan yang disusun berdasarkan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu dengan latar belakang berbeda. Hal tersebut diimplementasikan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui pemahaman secara mendalam terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat dan kolaborasi secara masif oleh pembuat kebijakan bersama masyarakat. (Maritha, 2022)
DAFTAR PUSTAKA
Sani, A. (2022). Arsul Sani: Konflik Wadas Lebih Tonjolkan Relasi Kuasa Pemerintah dengan Rakyat. Dpr.go.id. Diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37617/t/Arsul+Sani%3A+Konflik+Wadas+Lebih+Tonjolkan+Relasi+Kuasa+Pemerintah+dengan+Rakyat Diakses pada 11 Desember 2023
Maritha, D. (2022). Empathy Based Policy: Sebuah Opsi dalam Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik. Jakarta: Lan RI.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
