Kepemimpinan Kesehatan, Kunci Pengendalian HIV/AIDS di Indonesia

Pilkada serentak 27 November 2024 telah usai. Euforia politik kini berganti harapan besar. Pemimpin baru yang terpilih di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia diharapkan membawa perubahan nyata.Namun, ada satu isu krusial yang tak boleh luput dari perhatian mereka, yaitu epidemi HIV/AIDS. HIV/AIDS masih menjadi ancaman global, termasuk di Indonesia.

Menurut data WHO, hingga Juni 2024, terdapat 503.201 Orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 351.378 ODHIV telah mengetahui status mereka, tetapi hanya 217.482 yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV)

Situasi HIV di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan mencatat peningkatan signifikan kasus HIV selama lima tahun terakhir, dengan total 1.015 kasus baru. 

Kota Makassar, sebagai pusat metropolitan, menjadi daerah dengan angka tertinggi. 

Mobilitas penduduk yang tinggi, urbanisasi cepat, dan rendahnya kesadaran akan risiko HIV menjadi faktor utama penyebaran

Kepemimpinan Kesehatan yang Visioner Dibutuhkan

Untuk mengatasi epidemi ini, kita butuh lebih dari sekadar program kesehatan biasa. Kepemimpinan kesehatan yang kuat dan visioner adalah kunci.

Pemimpin daerah harus mampu memprioritaskan isu ini dengan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada masyarakat.

Langkah Strategis yang Harus Diambil

1.Optimalisasi Teknologi Digital

Pemanfaatan aplikasi kesehatan dan platform digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan layanan tes HIV.

2.Kolaborasi Lintas Sektor

Kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta harus diperkuat. Kolaborasi ini bisa mempercepat distribusi layanan kesehatan hingga ke pelosok.

3.Pendidikan Seksual Komprehensif

Pendidikan kesehatan reproduksi yang inklusif harus menjadi prioritas, terutama di sekolah-sekolah. Ini akan membantu membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya pencegahan HIV.

4.Kampanye Anti-Stigma

Stigma sosial masih menjadi hambatan besar dalam penanganan HIV/AIDS. Pemimpin daerah harus mendorong kampanye yang mengedukasi masyarakat bahwa HIV bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kondisi yang bisa dikelola dengan baik.

5.Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan agar memberikan layanan yang ramah, inklusif, dan tidak diskriminatif kepada ODHIV sangatlah penting.

Menyongsong Masa Depan Tanpa HIV/AIDS

Visi global untuk mengeliminasi HIV/AIDS pada 2030 melalui strategi Triple 95 (95% ODHIV mengetahui statusnya, 95% mendapatkan pengobatan ARV, dan 95% mencapai penekanan virus) mungkin terdengar ambisius. 

Namun, ini bukan hal yang mustahil jika semua pihak bersinergi.

Kini, bola ada di tangan para pemimpin baru. Akankah mereka menjawab tantangan ini? Atau, apakah HIV/AIDS akan tetap menjadi ancaman yang mengintai di balik perkembangan kota dan kabupaten yang mereka pimpin?

Waktunya bertindak sekarang. Kesehatan adalah investasi, bukan beban. Mari jadikan kepemimpinan kesehatan sebagai kunci untuk masa depan yang lebih sehat dan inklusif.