Sosialisasi dan Sinergi BPK dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupmu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkah kayu dan batu jadi tanaman

Beberapa baris lantunan lagu diatas, milik band legendaris asal Indonesia, Koes Ploes dapat menggambarkan betapa kaya nya negara Indonesia.  Secara logika, jika suatu negara memiliki kekayaan berlimpah ruah maka akan selaras dengan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Namun, hal ini belum selaras dengan kondisi kesejahteraan di Indonesia. 

Faktanya, hingga saat ini menurut data BPS masih terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan antar provinsi di Indonesia. Dilansir dari laman BPS, dapat disimpulkan bahwa Kep.Bangka Belitung memiliki angka Gini rasio terendah dengan angka 0,276 pada semester ke-II tahun 2017, diikuti dengan provinsi Sumatera Barat di angka 0,312. 

Artinya tingkat ketimpangan rendah. Dan untuk D.I Yogyakarta tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia dengan angka 0,440. Angka ini masuk dalam tingkat ketimpangan sedang. Provinsi lainnya selain DI.Yogyakarta yakni Sulawesi Selatan di angka 0,429 dan Sulawesi Tenggara di angka 0,404.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi acuan dasar bahwa pencapaian kesejahteraan sosial belum terlaksana sempurna. Dalam ha ini, lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan tertera dalam Pembukaan UUD 1945. 

Dan ini menjadi sangat penting. Sebab Jika rakyat makmur karena kesejahteraan ekonomi dan sosial,  maka  kepercayaan dan dukungan rakyat bagi kokohnya Pancasila, UUD 1945,   Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika   sebagai empat pilar utama negara juga akan makin kuat.

Menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (1) berbunyi: "anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Secara eksplisit, pasal ini  menyatakan dua pilar guna tercapainya kemakmukmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan yang terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel).

Dalam mencapai kesejahteraan umum, BPK wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam mewujudkan kedua prinsip tersebut, peran dimulai dari diri sendiri. "Komitmen",  berkomitmen meningkatkan penguatan kinerja pemeriksaan dan kelembagaan BPK melalui tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan professional.

BPK wajib bersinergi dan bekoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upayanya adalah melalui kegiatan sosialisasi. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan :

1. Rakyat merasa dekat dengan BPK sebab mereka menjadi paham akan peran,fungsi, dan tanggung jawab BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara;
2. Membuka forum komunikasi 2 arah dan dialog  yang positif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara  yang akuntabel dan transparan; 
3. Memperoleh inputan langsung dari adanya forum komunikasi mengenai pentingnya fungsi pengawasan pengelolaan keuangan  negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Dapat mengikutsertakan rakyat terutama masyarakat setempat sebagai bagian dari BPK dalam mengawasi pembangunan masing-masing daerahnya.

Hasil dari keefektifan kinerja BPK akan berdampak pada pendistribusian pendapatan daerah yang tepat sesuai kebutuhan dan penggunaannya yang optimal, ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi, sehingga tercipta keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial serta distribusi pendapatan.

Saat pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat serta distribusi pendapatan pun juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.