Mohon tunggu...
Irawan Wibisono
Irawan Wibisono Mohon Tunggu... Dosen - Penikmat Suasana

.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rudy, Raja Tanpa Takhta (bagian 1)

10 Februari 2021   15:01 Diperbarui: 10 Februari 2021   22:13 361
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo akan segera mengakhiri masa jabatannya. (dok. pribadi)

Bulan ini menjadi detik-detik akhir masa jabatan F.X. Hadi Rudyatmo sebagai Wali Kota Solo. Pria yang akrab disapa Rudy ini telah menjalankan tugasnya selama dua periode. Selama masa kepemimpinannya, Kota Solo mengalami banyak perubahan positif pada beberapa sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan. Tanpa saya bercerita panjang lebar, masyarakat Solo pasti sudah merasakan kebijakan yang ditelorkan politisi PDIP ini. 

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, saya sangat mengapresiasi sosok wali kota seperti dia. Selama lima tahun berinteraksi, saya melihat hampir seluruh aktivitas Pak Rudy didasari filosofi Jawa.

Di banyak kesempatan dia selalu menegaskan bahwa dirinya hanya nunut alias ngontrak sebagai wali kota. "saya jadi wali kota hanya lima tahun, maksimal dua periode 10 tahun. Yang punya rumah kan ASN-ASN itu," katanya. 

"Kalau selama ngontrak ini saya petantang-petenteng, nanti pas nggak jadi wali kota nggak ada rakyat yang mau kenal. Ketemu di jalan pun mlengos," tambahnya. 

Kata-kata itu dikuatkan lagi dengan filosofi Jawa yang juga selalu disampaikan di banyak kesempatan. "Pangkat Jabatan mung sampiran, Bandha mung titipan, Nyawa mung gaduhan," tegasnya.

Maknanya adalah segala macam yang ada di dunia ini bukanlah milik kita. Tidak kekal. Berangkat dari falsafah itulah Rudy menggunakan kekuasaannya dengan tidak semena-mena. Paling tidak dalam urusan yang bersifat umum. 

Satu hal yang paling sederhana adalah dia bersedia menemui siapapun, tanpa kecuali. Pintu Balai Kota, rumah dinas maupun rumah pribadinya selalu terbuka. Pengusaha kelas kakap datang, diterima. Masyarakat tanpa pangkat datang, tidak ditolak.

Ini bukan hanya basa basi. Beberapa kepala daerah secara pribadi menyatakan pintunya terbuka tetapi tetap dijaga barikade. Misalnya satpam, satpol pp hingga ajudan yang bermodal "maaf, sudah bikin janji?".

Di Solo tidak demikian. Satpol PP berjaga di depan kantor wali kota setiap hari. Tamu yang datang hanya diminta mengisi buku presensi, setelah itu antre untuk dipersilahkan masuk. 

Tak ayal sebagai orang yang dianggap sebagai Bapaknya Wong Solo, Rudy harus mengurus seluruh hajat hidup masyarakat mulai dari lahir sampai mati.

Pernah suatu ketika Rudy bercengkrama di teras depan kantornya bersama beberapa wartawan. Tiba-tiba seorang perempuan paruh baya dengan sandal jepit mendatangi dan memperkenalkan diri sebagai penghuni rusunawa. Setelah itu dia sambat tidak bisa membayar tagihan listrik. Rudy pun menanyakan identitas dan latar belakang keluarganya lebih detail.

Setelah dianggap valid, dia meminta perempuan tersebut pulang. Sejurus kemudian dia menghubungi seseorang untuk menyelesaikan tunggakan listrik. "kula sing mbayar nggih," katanya kepada orang diujung telepon. 

Mungkin ada yang berfikir bahwa apa yang dilakukan Rudy adalah pencitraan belaka. Sama. Tetapi saya melihat ini datang dari karakter dirinya. Ada pejabat lain atau tidak, ada kamera atau tidak, ada wartawan atau tidak, Rudy tetap seperti itu... 

Jikalau memang itu sebuah pencitraan, cobalah kepala daerah lain melakukannya... 

(bersambung...)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun