Apakah "Travel Bubble" Solusi bagi Kepariwisataan Indonesia?

Dalam arti lain, negara harus memberikan jaminan agar wisatawan dari partner destination percaya diri untuk mengambil resiko melakukan perjalanan ke luar negeri. 

Kebijakan pemerintah yang tegas dan jelas bagi wisatawan dan pelaku usaha menjadi kunci utama. Selain itu, meski akan menggairahkan kembali harapan pulihnya aktivitas pariwisata internasional, travel bubble bukan merupakan solusi jangka panjang. 

Hal tersebut tentunya bergantung pada perkembangan penyebaran Covid-19 di sebuah negara di waktu yang akan datang. Bisa jadi negara yang saat ini masuk ke dalam bubble akan didepak di kemudian hari karena adanya gelombang lanjutan penyebaran Covid-19.

Bagaimana dengan negara-negara yang saat ini masih dilanda penyebaran virus yang parah? Kemungkinan negara-negara tersebut dapat membentuk bubble, namun bukan arus jasa dan pergerakan manusia, melainkan arus barang. 

Dalam hal ini, sebuah negara tetap diharuskan berbagi data dengan negara mitra, menyangkut jumlah kasus, jumlah pengujian, bagaimana menelusur kasus hingga bagaimana mengisolasi pasien. Kepercayaan dan kepercayaan diri saat ini menjadi modal utama untuk bekerjasama dengan negara mitra. 

Melihat hal ini, Pemerintah Pusat, yang nampaknya menangkap adanya peluang dan melihat kondisi dari negara lain, telah menyusun sejumlah protokol kesehatan, kebersihan, serta keamanan dan keselamatan. 

Pemerintah berupaya secepat mungkin untuk menghidupkan kembali mesin perekonomian yang sempat tersendat sejak bulan Maret 2020. Hal tersebut dibuktikan, salah satunya, dengan dibukanya kembali beberapa penerbangan domestik yang penting. 

Media sosial pun sempat diramaikan dengan rencana Pemerintah untuk menghidupkan kembali sejumlah sektor perekonomian esensial pada bulan Juni, termasuk mewajibkan pegawai pada sektor esensial untuk kembali aktif bekerja. 

Berbagai media massa pun telah mengabarkan tentang rencana dibukanya kembali aktivitas perekonomian, termasuk pariwisata, di sejumlah daerah yang telah dianggap 'berhasil' menekan jumlah penyebaran kasus Covid-19. Di antaranya Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Meski telah menetapkan sejumlah protokol untuk mencegah adanya penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah tetap wajib mewaspadai adanya penyebaran dengan klaster-klaster baru, terutama di daerah yang akan dibuka kembali aktivitas perekonomiannya. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang dilakukan berbagai negara untuk membentuk travel bubble. 

Dalam hal ini, untuk memulai kegiatan pariwisata, daerah atau provinsi harus memenuhi persyaratan: secara epidemiologis telah berhasil menekan laju penyebaran kasus Covid-19, setidaknya selama 14 hari ke belakang serta memiliki kapasitas fasilitas dan pelayanan kesehatan publik yang memadai dimungkinkan.