Para Petani sudah lebih dulu menggunakan sumber air, namun masyarakat karena karena jumlah pemukiman untuk penyediaan air bersih semakin mendesak Subak, inilah akar masalah konflik air itu terjadi. Tak sedikit yang melahirkan ketegangan dan instabilittas keamanan di suatu wilayah.
Sumber air menjadi wahana konflik disinilah kearifan dibutuhkan. Pemukiman dan fasilitas pariwisata dibuka tanpa melihat kemampuan sumber air, akibatnya menjadi rawan konflik, lalu bagaimana solusinya?Â
Kerangka hukum: Mencari panduan hukum untuk memastikan distribusi yang adil dan perlindungan hak atas air. Praktik berkelanjutan: Mempromosikan langkah-langkah konservasi air untuk mengelola sumber daya secara efektif. Pembagian sumber daya: Menerapkan sistem untuk akses yang adil terhadap sumber daya air di antara semua pemangku kepentingan. Dengan memupuk pemahaman, kerja sama, dan praktik berkelanjutan, konflik dapat diselesaikan secara positif
Dalam menyelesaikan konflik hak atas air antara subak dan masyarakat, pertimbangkan: Pertama, Memahami konteks sejarah: Mengakui sistem pengelolaan air tradisional di subak. (2) Keterlibatan masyarakat: Mendorong dialog dan kolaborasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. (3) Kerangka hukum: Mencari panduan hukum untuk memastikan distribusi yang adil dan perlindungan hak atas air. (4) Praktik berkelanjutan: (a) Mempromosikan langkah-langkah konservasi air untuk mengelola sumber daya secara efektif. (b) Pembagian sumber daya: Menerapkan sistem untuk akses yang adil terhadap sumber daya air di antara semua pemangku kepentingan.
Pada akhirnya , dengan memupuk pemahaman, kerja sama, dan praktik berkelanjutan, konflik dapat diselesaikan secara positif. Untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pengelolaan air berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, dan pelestarian warisan budaya untuk menjamin masa depan subak di Bali. Moga bermanfaat****
