Perkembangan ekspor garam ini terus berjalan hingga tahun 2013, dimana keputusan untuk tidak melakukan impor garam konsumsi berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Januari 2013 yang dihadari oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.5Â Sehingga tidak adanya izin untuk melakukan impor garam dari negeri manapun.
Meskipun tidak adanya impor garam, namun masih banyak terdapat keluhan oleh para petani akibat dari tingkat harga pokok penjualan garam yang masih rendah. Pada tanggal 5 Desember 2013, SBY pun melakukan kunjungan ke Kalianget, Sumenep. Pulau Madura dan Jawa Timur dengan alasan ingin memberikan harga terbaik untuk produksi garam tersebut. Pada kenyataannya pun masih tidak sesuai dengan teori yang diucapkannya yang telah disepakati. Bukan hanya masalah harga garam, melainkan infrastruktur yang dibutuhkan agar produktivitas garam dapat meningkat.
Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh SBY cenderung masih lamban, pasalnya bukan hanya garam saja, beliau cenderung lebih mementingkan dan mendukung impor pangan diberbagai bahan pangan. Sehingga hal ini sangat disayangkan, karena kemungkinan adanya mafia garam dalam hal ini untuk mengatur dengan pembebasan bea masuk impor. Mafia-mafia tersebut diduga sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum dan disinyalir berpesta diatas penderitaan rakyat.6
Bukan hanya itu saja, pemerintahan SBY juga memberikan sejarah buruk bagi pergaraman di Indonesia. Pasalnya hingga saat ini kemisteriusan mafia akan impor garam tersebut masih belum dapat ditemukan dan masih menjadi incaran polisi. Mafia tersebut diberi nama 7 samurai, yang hingga saat ini belum dapat diketahui siapa saja dibalik nama tersebut. Namun dipastikan mereka meruapan 7 importir yang diberikan izin untuk mengimpor garam konsumsi. Salah satunya adalah PT Unicemcandi Indonesia dan PT Garindo yang dipimpin oleh Lusi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Masa kejayaan mafia tersebut telah menjadi masa kelam, pasalnya sejak pemerintah Jokowi banyak Godfather yang sudah lagi tidak berjaya. Mafia yang selalu meningkatkan jumlah impor setiap tahunnya pada jaman SBY. Sayangnya hal tersebut tidak lagi dapat dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo.7Ma
Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK adalah ingin menghnetikan impor garam dalam tiga tahun kedepan dengan cara melakukan revitalisasi tambak. Hal ini dilakukan dengan melakukan kerjasama PU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin merevitalisasi yang luasnya mencapai 1000 hektare. Akan tetapi dengan revitalisasi tersebut, belum dikatakan dapat menghentikan impor garam. Hingga saat ini masih adanya impor garam. Lalu, mengapa kegiatan itu terus terjadi hingga saat ini?      Â
Jawabannya adalah pemerintah masih kurang optimal untuk meningkatkan produktivitas dalam segi kualitas dan kuantitas. Sehingga apabila ada garam impor masuk tentu akan membuat petani sengsara karena kualitas yang dimiliki pun masih rendah dan dari segi harga yang masih lebih tinggi dibanding impor.Â
Hingga saat ini, garam untuk industri memiliki kebutuhan yang tinggi untuk produk seperti pipa PVC, biji plastik, pengeboran minyak hingga kosmetik. Kebutuhan akan hal tersebut mencapai sekitar hingga 2 juta ton. Hal inilah yang terus menjadikan impor garam. Kebutuhan impor tersebut juga dikarenakan keadaan dari petani di Indonesia yang masih kurang tepat sasaran dan target, sehingga terkadang bantuan dari pemerintah tidak memberikan efek yang baik bagi petani.
Pada tahun 2016 ini, terdapat adanya kenaikkan pada impor garam sehingga perlu adanya langkah baik untuk menurunkan impor serta swasembada garam. Untuk menciptakan tersebut, perlu adanya dukungan dari tiap Kementerian untuk melakukan pembinaan pabrik garam oleh Kementerian Perindustrian, penyerapan besar-besar garam petani oleh PT. Garam selaku BUMN dan pengendalian harga oleh Kementerian Perdagangan.
Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono optimistis Indonesia bisa swasembada garam pada 2017. "Indonesia memiliki banyak wilayah yang berpotensi mendorong program nasional ini," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Oktober 2016. Akan tetapi pada kenyataannya, Indonesia masih memiliki masalah di hulu yang dampat menghambat produksi garam. Sehingga perlu adanya penerapan teknologi tepat guna.
Kesimpulan
