Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan

Nama : Intan Nur Azizah

NIM    : 22211361

Kelas  : HES 5F

Abstrak

Kepailitan merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Peran lembaga kepailitan sangat penting untuk memastikan bahwa debitur dan kreditur memperoleh keadilan dalam proses kepailitan. Dalam kepailitan, kreditur konkuren seperti pengusaha kecil sering tidak memperoleh pembayaran daributang pailit karena tagihan pailit tidak mencukupi untuk dibagi kepada kreditur. Kedudukan kreditur konkuren merupakan kreditur yang terkhir yang utangnya dijamin pelunasannya dari tagihan pailit harus mendapat perhatian terkait perlindungan hukum kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan studi kepustakaan.

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustukaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan perlindungan kreditor konkuren dalam hukum kepailitan. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum literatur yang relevan mengenai perlindungan kreditor konkuren dalam hukum kepailitan. Dalam penelitian ini, studi pustaka menjadi cara utama untuk memahami teori, pengaturan, kebijakan dan praktik yang terkait dengan topik.

 

Latar Belakang 

Setiap usaha badan hukum dan bukan badan hukum dapat mengalami kebangkrutan atau pailit. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepaillitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur, bertujuan supaya semua kreditur mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengolaan aset yang disita.

Harta kekayaan debitur dibagi secara seimbang kepada kreditur kecuali terdapat alasan yang sah membuat salah satu kreditur tersebut didahulukan (Pasal 113 KUHPerdata). Adanya kreditur yang didahulukan tersebut telah sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam hukum kepailitan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur dengan cara yang adil.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka kreditur yang memiliki hak tagihan yang diatur dalam pasal 1133 tersebut berubah. Dalam hukum kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yaitu Kreditur Preferen, Kreditur Separaris, dan Kreditur Konkuren. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih dengan didasarkan pada perjanjian. Kreditur konkuren mendapatkan pembayaran paling terakhir yakni setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis.

Pembahasan

1. Kedudukan Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan

Kepailitan merupakan jalan keluar untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utang tersebut kepada para kreditornya. Suatu permohonan pailit selain dapat diajukan oleh debitor sendiri, umumnya permohonan pailit dapat juga diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Pada dasarnya perkara kepailitan menganut prinsip pembuktian yang sederhana. Adanya fakta pihak debitur memiliki 2 atau lebih kreditor, serta fakta utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Sedangkan perselisihan mengenai nominal dari utang tersebut tidak membuat permohonan pailit tersebut ditolak oleh pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Adanya lembaga kepailitan diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pembayaran utang debitor kepada para kreditornya. Kepastian hukum kepada kreditor konkuren dalam kepailitan juga diatur dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

2. Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UUK-PKPU. Namun dalam praktiknya UUK-PKPU memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan kreditor. Terkait dengan kedudukan kreditor dalam kepailitan tidak hanya diatur dalam UUK-PKPU akan tetapi juga KUHPerdata. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalah yaitu adanya ketidakjelasan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaanya kedudukan kreditor menjadi sangat lemah. Kreditor dibagi menjadi tiga yaitu, kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen.

Di dalam UUK-PKPU dikenal pula upaya hukum terhadap putusan kepailitan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga. Adapun upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kepailitan adalah kasasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu UUK-PKPU perlu mengatur kedudukan kreditor secara jelas, aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat, dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur.

Kesimpulan 

Kreditur konkuren memiliki kedudukan sebagai kreditur yang menerima pembayaran utang paling akhir diantara kreditur lainnya. Adapun pembayaran terlebih dahulu dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis terlebih dahulu baru setelah itu kreditur konkuren mendapatkan pembayaran atas utangnya. Kreditur konkuren juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dari kreditor lain atas harta pailit milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor.