Perubahan Iklim dan Kebijakan Energi Bersih di Uni Eropa Tahun (2020-2023) dalam Perspektif Ekologisme

A. Latar belakang

     Para praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, regional, dan internasional semakin menaruh perhatian pada isu lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan pembangunan, isu-isu ini terus bermunculan, dan perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian karena dianggap berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Pemanasan global, yang juga dikenal sebagai "global warming". Berdampak pada berbagai aspek kehidupan ekologi dan sosial ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, produksi pangan, pasokan air, penyebaran hama dan penyakit tanaman, serta vektor penyakit manusia.

      Uni Eropa telah memiliki kebijakan energi sejak awal tahun 2000-an yang menekankan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sasaran Kesepakatan Hijau Eropa yang diumumkan pada akhir tahun 2019 adalah mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga lima puluh lima persen pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Langkah ini menunjukkan bahwa Uni Eropa berkomitmen untuk mendukung perubahan lingkungan di seluruh dunia.

      Dalam makalah ini, akan menganalisis kebijakan energi bersih Uni Eropa dari tahun 2020 hingga 2023, dengan melihat tantangan yang dihadapi UE dalam menerapkan kebijakan dan peluang untuk meningkatkan komitmennya terhadap lingkungan. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan energi. perubahan iklim, dan ekologi berinteraksi satu sama lain untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil.

B. Pembahasan

• Konteks Perubahan Iklim Global dan Tantangan yang Dihadapi oleh Uni Eropa        

      Meningkatnya akumulasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan merupakan salah satu masalah terbesar abad ke-21. Suhu global telah meningkat sekitar 1,1C sejak era pra-industri, dan jika tidak ada tindakan signifikan yang diambil, suhu diperkirakan akan melebihi 1,5C pada tahun 2030. Dengan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan, dampak perubahan iklim menyebar secara global. Hal ini mengancam kehidupan manusia, ketahanan pangan, dan kesehatan ekosistem, serta habitat tumbuhan dan hewan.

    Perjanjian global seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris telah berupaya mengatasi perubahan iklim melalui komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa (UE) telah menetapkan tujuan ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dengan memandang perubahan iklim tidak hanya sebagai masalah lingkungan tetapi juga sebagai tantangan sosial dan ekonomi. Namun, UE menghadapi tantangan internal, termasuk perbedaan kepentingan antar negara anggota, ketergantungan sektor industri pada bahan bakar fosil, dan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat.

    Kebijakan energi bersih menjadi semakin sulit diterapkan karena beberapa sektor ekonomi masih bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, konflik kepentingan antara negara-negara seperti Jerman dan Polandia yang bergantung pada industri bahan bakar fosil memperlambat transisi ke energi terbarukan. Lebih jauh lagi, perubahan iklim berdampak negatif pada sektor pertanian dan kesehatan, sehingga menimbulkan beban sosial yang lebih besar pada masyarakat yang rentan.

    Analisis kebijakan energi bersih untuk periode 2020-2023 menggunakan pendekatan ekologi akan memberikan wawasan lebih jauh tentang efektivitas kebijakan dan cara mengatasi tantangan perubahan iklim global. Kebijakan ini didasarkan pada keberlanjutan dan keadilan lingkungan serta berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, inovasi teknologi, investasi dalam energi terbarukan, dan partisipasi masyarakat.

• Kebijakan Energi Bersih di Uni Eropa (2020-2023)     

     Untuk mengatasi perubahan iklim, Uni Eropa telah mengambil langkah- langkah besar dalam menerapkan kebijakan energi bersih. Fokusnya adalah pada pencapaian keberlanjutan dan pencapaian netralitas karbon pada tahun 2050. Tahun 2020-2023 akan menjadi masa krusial bagi penerapan Kesepakatan Hijau Eropa, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Energi, transportasi, bisnis, dan pertanian merupakan bagian dari kebijakan ini.  

      European Climate Law, yang disahkan pada tahun 2021, mengharuskan negara-negara untuk memenuhi target emisi mereka dengan meninjau kebijakan iklim secara berkala. Selain itu, UE meluncurkan program REPowerEU pada tahun 2022 untuk mengurangi ketergantungan pada gas alam dan mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Namun, transisi dari energi konvensional ke energi terbarukan sangatlah sulit, terutama bagi negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Untuk membantu masyarakat yang terdampak, Uni Eropa meluncurkan Mekanisme Transisi yang Adil, yang menyediakan dana untuk pelatihan, dukungan pekerja, dan proyek energi bersih. Di sisi lain, program Horizon Europe, yang mencakup penelitian energi bersih, mendorong kemajuan teknologi.

      Partisipasi publik merupakan elemen kunci dari kebijakan ini, dengan melibatkan warga negara dan masyarakat lokal dalam pengembangan energi terbarukan. Secara keseluruhan, kebijakan energi bersih Uni Eropa selama periode ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan yang memerlukan kerja sama antara negara-negara anggota, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

• Perspektif Ekologisme dalam Kebijakan Energi Bersih     

      Selama periode 2020-2023, perspektif ekologi memegang peranan penting dalam membentuk kebijakan energi bersih di Uni Eropa, dengan menekankan pentingnya menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan ekosistem yang sehat. Konsep perjalanan menjadi krusial dalam konteks ini, yakni memastikan sumber daya alam digunakan secara bijaksana agar tidak berdampak negatif bagi generasi mendatang. Hal ini dicapai melalui penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik, yang mengurangi emisi gas rumah kaca.

     Kebijakan energi harus memberikan akses energi bersih yang adil bagi semua orang, termasuk yang terpinggirkan, selain keberlanjutan. Uni Eropa berusaha mengatasi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh pembagian keuntungan energi yang tidak merata. Setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan dampak lingkungan karena ekologisme menekankan hubungan antara manusia dan alam. Pendekatan ini mendorong integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa transformasi energi tidak hanya berfokus pada efisiensi teknis tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan orang-orang yang paling rentan.

    Kebijakan energi bersih Uni Eropa berfokus pada inovasi dan teknologi berkelanjutan, sebagaimana didukung oleh program Horizon Europe, untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dari perspektif ekologi, kebijakan energi Uni Eropa bertujuan untuk membangun sistem energi yang efisien, adil, dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim secara holistik dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

• Dampak Kebijakan Energi Bersih Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

     Kebijakan energi bersih UE 2020-2023 memiliki dampak besar pada masyarakat dan lingkungan. Ini menunjukkan transisi ke energi berkelanjutan yang sulit. Kualitas udara menjadi lebih baik karena emisi polutan berkurang, yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan terkait polusi. Selain itu, sektor energi terbarukan menghasilkan lapangan kerja baru melalui kebijakan ini, terutama melalui investasi infrastruktur seperti ladang angin dan panel surya. Selain itu, mekanisme transisi sederhana digunakan untuk membantu karyawan yang terkena dampak.

   Dari perspektif sosial, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan lingkungan dengan memastikan setiap orang memiliki akses terhadap energi bersih. Namun, ada penolakan dari kelompok yang bergantung pada industri bahan bakar fosil, yang menuntut diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan untuk menjelaskan manfaat jangka panjang dari transisi energi. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan perlambatan perubahan iklim adalah dampak lingkungan dari kebijakan ini. Namun, pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti angin dan tenaga surya dapat mengganggu habitat lokal, jadi diperlukan evaluasi dampak lingkungan (EIA) untuk memastikan bahwa ekosistem tetap lestari.

     Selain itu, masyarakat mulai berperilaku lebih ramah lingkungan, dengan kampanye publik yang mendorong penggunaan transportasi umum, mengurangi sampah, dan meningkatkan efisiensi energi. Sementara transisi ke kebijakan energi bersih membawa manfaat besar bagi semua orang, penting untuk dicatat tantangan dalam menjaga keadilan sosial, mengurangi resistensi, dan menjaga ekosistem yang sehat.

• Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Energi Bersih

     Implementasi kebijakan energi bersih Uni Eropa (2020-2023) menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah ketergantungan negara- negara anggota tertentu, seperti Polandia, pada bahan bakar fosil. Ketidakpastian ekonomi dan penolakan dari sektor energi konvensional menghambat transisi ke energi terbarukan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur energi menjadi tantangan lainnya. Termasuk masalah jaringan distribusi listrik yang belum siap mendukung energi terbarukan. Selain itu, dukungan publik terhadap proyek energi terbarukan seperti ladang angin masih minim karena gangguan dan efek visual.

     Beberapa saran diajukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, negara-negara anggota harus membantu negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil dengan dukungan finansial dan teknis. Kedua, harus ada peningkatan investasi dalam infrastruktur energi, seperti memodernisasi jaringan distribusi dan membangun fasilitas penyimpanan. Ketiga, harus ada peningkatan kampanye pendidikan dan kesadaran publik, yang melibatkan publik dalam diskusi dan mendorong adopsi energi terbarukan. Keempat, kebijakan harus didasarkan pada bukti dan perencanaan yang inklusif, dan dampak lingkungan dari setiap proyek energi terbarukan harus dievaluasi secara menyeluruh. Terakhir, UE harus terus bekerja dengan sektor swasta dan lembaga penelitian untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam teknologi energi bersih.

     Melalui langkah-langkah ini. kebijakan energi bersih diharapkan dapat lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan.

C. Kesimpulan

     Dari tahun 2020 hingga 2023, sebagai bagian dari upayanya untuk memerangi iklim, Uni Eropa memperkuat komitmennya terhadap kebijakan energi bersih. Pengurangan emisi gas rumah kaca, transisi ke energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi adalah bagian dari kebijakan ini yang sejalan dengan prinsip ekologisme yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Metode ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Dalam kebijakan ini, perspektif ekologisme menunjukkan bahwa kita semua bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem secara global.