Kasus Janda Meggy: Masa Iddah dan Perspektif Gender

Mengapa proses cerai menjadi penting dalam case Meggy? Meggy mendaftarkan gugatan cerainya atas suaminya, yang berarti perceraian terjadi karena gugatan istri atau biasa disebut dengan "gugat cerai" Menyimpangi pasal 153 KHI, terdapat dalil dalam hadist HR Abu Daud dan Tarmidzi tentang masa iddah janda yang menggugat cerai atau ditalak 3 yaitu masa iddah hanya 1 kali menstruasi yang menyatakan: " Wanita yang dicerai dengan 3 kali talak (baca: talak 3), masa iddahnya sekali haid". 

Sementara bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya, ada yurisprudensi case, yakni: "Dari Ibnu Abbas ra bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya di zaman Nabi. Lalu Nabi memerintahkan untuk menunggu sekali haid". 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan Meggy menggunakan dalil di luar KHI dan hal ini dimungkinkan, mengingat KHI sebagaimana instruksi presiden dinyatakan hanya "agar dapat digunakan sebagai pedoman" untuk menyelesaikan masalah seputar perkawinan, waris dan wakaf. 

Frase di atas tidak menimbulkan adanya pemidanaan atas penyimpangan pasal-pasal dalam KHI. Sebagai bagian dari hukum perdata, maka hukum perkawinan mengacu pada hukum perjanjian, yang mana itikad baik kedua belah pihak menjadi hal yang utama.

PERSPEKTIF GENDER TENTANG MASA IDDAH
Masa iddah adalah istilah untuk kaum perempuan Islam (muslimah). Dalam bahasa Arab "Iddah" artinya waktu menunggu dimana seorang perempuan telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. 

Iddah wajib hukumnya bagi perempuan meski ada hadist yang menyatakan adanya pengecualian, misalnya perempuan yang dinikahi namun belum pernah berhubungan badan, maka tidak memiliki masa iddah.

Hikmah Masa Iddah:

• Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
• Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.
• Penghargaan terhadap hubungan suami istri, sehingga istri tidak langsung berpindah kecuali menunggu dan diakhirkan.

Hak-hak perempuan dalam masa iddah adalah menjadi tanggungan suami yang wajib memenuhinya sampai masa iddah selesai, yaitu:

• Istri yang menjalani masa iddah karena ditalak raji' (dapat dirujuk kembali) atau istrinya terkena talak ba'in (tidak dapat rujuk kembali) yang sedang hamil, apabila terjadi salah satu hal tersebut di atas maka ia berhak mendapatkan tempat tinggal, pakaian, dan nafkah dari suami yang menceraikannya selama masa iddahnya.
• Istri yang dalam masa iddah dikarenakan suaminya wafat, maka ia hanya mendapat hak waris, walaupun sedang hamil .
• Wanita yang dicerai dengan talak ba'in (tidak dapat rujuk kembali) atau talak tebus (khulu'), maka baginya hanya mempunyai hak tempat tinggal saja dan tidak yang lainnya.

Bagi sebagaian kaum feminis, isu seksualitas dan reproduksi merupakan isu sensitif yang mana merupakan wilayah pribadi perempuan. Pemberlakuan masa iddah yang dihubungkan dengan masa reproduksi perempuan, hakekatnya bagian dari dominannya sistem patriarkal yang membatasi ruang gerak perempuan. Ruang gerak hanyalah sebatas radius kasur, sumur dan dapur. Perempuan digambarkan sebagai sosok inferior dari dunia kaum lelaki yang superior.

Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, MA dalam Pedagogi Feminisme dalam Perspektif Islam menyatakan bahwa istri tidak punya hak menceraikan suami meskipun ia diperlakukan tidak manusiawi, dan jika diceraikan suaminya maka ia harus menjalani masa iddah sebelum bisa menikah lagi dengan laki-laki lain.

Dalam masa iddah itu suami dapat rujuk kapan saja, tanpa perlu persetujuan istri. Jika suami wafat, maka istri harus menjalani masa iddah sekaligus masa ihdad (berkabung).