Solusi Pilkada di Tengah Pandemi

3. Pilkada Jemput Bola

Jika kerumunan massa di TPS berpotensi menyebarkan Covid-19 maka sebaiknya calon pemilih tetap tinggal di rumah dan petugas TPS (dengan protokol kesehatan yang amat ketat) melakukan jemput bola ke rumah-rumah warga pemilih. Tentunya dibutuhkan petugas TPS yang cukup banyak. KPPS dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW setempat  untuk mendatangi rumah-rumah warga. 

Jika jarak rumah warga cukup jauh, penyelenggara Pilkada dapat bekerja sama dengan ojek online (Gojek, Grab) untuk membawa kotak suara dari TPS  dan mengumpulkan surat suara dari warga pemilih. Tentunya setiap driver ojek online harus menandatangani semacam surat pernyataan menjaga keamanan dan kerahasiaan pilihan warga. 

Dengan prinsip dari warga untuk warga, pemanfaatan transportasi online ini juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, utamanya para driver ojek online di tengah menurunnya penumpang di masa pandemi ini. Seperti mengirim surat suara menggunakan pos yang gratis, biaya ojek online juga ditanggung oleh KPUD setempat.

4. Pilkada Menggunakan Drop Box

Untuk menghindari kerumunan massa pemilih, idealnya jumlah TPS diperbanyak sehingga 1 TPS maksumum untuk 20 pemilih. Namun karena biaya pengadaan TPS dan sarana penunjangnya cukup besar, maka yang bisa dilakukan adalah mengganti TPS dengan drop box (seperti drop box SPT Pajak sebelum pelaporan pajak secara online). Drop box dapat ditempatkan di rumah ketua RT setempat. 

Surat suara yang telah berisi pilihan warga dimasukkan ke amplop kemudian warga (cukup kepala keluarga) membawanya ke rumah ketua RT untuk dimasukkan ke dalam drop box. 

Setelah tenggat waktu pemilihan (misalnya pukul 13.00), drop box yang sudah berisi pilihan warga bisa diantarkan oleh ketua RT ke KPUD setempat (asumsi perhitungan suara dilakukan di KPUD setempat) atau seperti solusi Pilkada Jemput Bola, KPUD dapat menggunakan fasilitas transportasi online (ojek online) untuk mengambil drop box di rumah ketua RT untuk selanjutnya dibawa ke kantor KPUD dengan biaya ditanggung KPUD setempat.

Karena dalam drop box mengandung informasi yang bersifat rahasia maka baik ketua RT maupun driver ojek online harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan pilihan warga. Semua pengambilan dan pengiriman drop box harus dicatat dengan baik untuk memudahkan penelusuran dan pelacakan (tracing dan tracking) jika di kemudian hari ditemukan kasus drop box hilang atau tidak sampai ke KPUD.

Demikian empat alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19, jika Pilkada ini sama sekali tidak bisa ditunda. 

Namun, apa pun pilihannya, baik konvensional mapun terobosan (breakthrough), kita semua tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ada cara untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini. Jangan sampai apa yang diprediksikan sebagian orang bahwa akan ada kluster Pilkada menjadi kenyataan. Cukuplah Covid-19 di Indonesia terjadi hanya di tahun 2020. Tahun 2021 akan menjadi tahun kebangkitan kembali ekonomi kita dengan pulihnya kesehatan warga. Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit!  (ins.saputra)