Pertama:Â Pergeseran Kekuasaan
Kabinet kerja di bawah Jokowi mungkin kehilangan peluang masuk dalam struktur zaken kabinet, terutama karena banyak anggotanya terafiliasi dengan partai politik.
Kedua:Â Kritik dari Partai Politik
Penghapusan perwakilan partai dari kabinet akan memicu protes, baik dari para ahli politik maupun elit partai yang merasa terpinggirkan.
Ketiga:Â Batasan Pengaruh Politik
Pengaruh partai politik kemungkinan hanya akan terbatas pada tingkat provinsi, tanpa akses ke pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Keempat:Â Netralitas Profesionalisme
Bagaimana memastikan bahwa para profesional yang masuk ke dalam zaken kabinet benar-benar independen dan tidak memiliki afiliasi partai politik?
Munculnya zaken kabinet sering kali dilihat sebagai jawaban atas harapan akan politik yang bersih dan bebas dari korupsi. Namun, apakah sistem ini bisa benar-benar mencapai tujuan tersebut?Â
Tidak ada sistem yang sempurna tanpa pengawasan yang ketat serta kerja sama yang didasari oleh etika dan moralitas yang kuat.