Persiapan khusus menjadi kades jauh lebih penting untuk percepatan kemajuan bangsa ini, daripada tanpa ada kepastian memperpanjang jabatan kades | Ino Sigaze.
Sorotan tema tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) memang perlu dikaji dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang dari berbagai pihak tentu saja sangat membantu dalam proses mempertimbangkan tuntutan kades saat ini.
Pertanyaan urgen kita saat ini, apakah perpanjang masa jabatan kades itu penting? Mengapa penting perpanjangan masa jabatan kades? Ataukah mungkin ada tema lain yang terkait jauh lebih penting.
Desa tentu saja menjadi bagian tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan. Bagian terbawah dari struktur itu bukan berarti sama dengan yang tidak penting, tapi justru sebaliknya desa menjadi sangat penting. Ya, desa itu adalah fondasi dari kemajuan dan pertumbuhan bangsa.
Gerak maju dari pemerintah negeri ini sangat ditentukan juga oleh langkah kebijakan desa dan tentu saja kepala desa yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Kemacetan dalam rencana strategis pemerintahan Jokowi bisa saja tidak bisa berjalan dengan baik, jika saja kades di desa-desa salah paham atau tidak mengerti gebrakan politik Jokowi misalnya.
Apalagi soal kode-kode yang dimainkan Jokowi dalam rangka untuk kemajuan Indonesia, secara khusus untuk kemandirian ekonomi bangsa ini.
Oleh karena itu, saya pikir lebih penting saat ini bukan soal perpanjang masa jabatan kepala desa, tetapi soal persiapan panjang menjadi kepala desa ke depannya.
Mengapa persiapan panjang menjadi kepala desa itu lebih penting daripada perpanjangan masa jabatan kades? Ada beberapa alasan berikut ini:
1. Indonesia lupa mempersiapkan anak bangsa ini jadi kepala desa
Di seluruh Indonesia ini sudah pasti belum ada sekolah khusus yang mempersiapkan anak bangsa ini menjadi kepala desa. Saya pikir sekolah yang mempersiapkan anak bangsa ini bisa menjadi kepala desa itu sangat penting.Â
Hal ini karena kenyataan menunjukan bahwa kepala desa sebagian besar itu asal jadi karena peroleh suara terbanyak di pemilihan kepala desa (pilkades), tapi tidak diarahkan bahwa seorang kepala desa adalah seorang yang mampu sesuai bidangnya.
Alasan jabatan politis itu akhirnya menimbulkan kesan asal jadi saja. Lulusan sarjana olahraga bisa jadi kades di kampung, lulus keguruan bisa jadi kepala desa, tapi juga ada yang tamatan SMA biasa saja bisa jadi kepala desa.
Mungkin juga ada yang tamatan SMP saja, tapi cukup bisa berbicara dan bijak, dia bisa jadi kades. Apakah kita merasa cukup dengan hal-hal seperti itu?
Coba bayangkan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar (SD) orang harus belajar 3 tahun lalu praktek 1 tahun dan tentu juga bidang lainnya. Selalu ada persiapan khusus sebelum terjun ke lapangan untuk bekerja.
Cuma unik dan anehnya, bagaimana pentingnya menjadi kepala desa itu tidak dipikirkan sekarang ini. Tidak heran banyak sekali tata kelola dana desa yang tidak diurus dengan baik.
2. Kepala desa tanpa persiapan kepala (otak), jadinya cuma otot yang terlihat
Persiapan soal wawasan menjadi kades itu dalam pengertian tertentu adalah persiapan soal "kepala" Makna dari nama "kepala" desa itu perlu direfleksikan sekali lagi supaya siapa saja yang menjadi kepala desa itu harus paham bahwa wawasan itu sangat penting.
Wawasan yang penting untuk menjadi kepala desa itu tidak bisa dicapai dengan prinsip learn by doing. Orang harus tahu sebelumnya apa yang akan dikerjakannya dan bagaimana bisa mengerjakannya.
Tidak jarang dijumpai bahwa kades menjadi pemenang tender desa. Atau bahkan semua proyek pembangunan di desa diaturnya sendiri.
Tampak sekali bahwa masih ada banyak sekali ketimpangan terkait salah paham kades dalam tugas dan perannya di masyarakat. Belum lagi ada juga yang struktur desa itu hanya satu keluarga, bendara itu adiknya, sekretaris itu iparnya dan lain sebagainya.
Mengapa terjadi hal seperti itu? Semua itu karena kades tidak paham bagaimana sistem dan manajemen yang benar dalam sistem pemerintahan di negeri ini.
Bisa saja korupsi, kolusi dan nepotisme dianggap wajar saja. Belum lagi tidak ada papan informasi terkait pengelolaan dana desa. Apa modelnya desa seperti itu.
3. Bidang yang perlu dipersiapkan untuk menjadi kepala desa
Persiapan menjadi kades itu jauh lebih penting daripada soal perpanjangan masa jabatan kades. Kalau kades sudah gak becus kerjanya, lho gimana jadinya mau diperpanjang lagi.
Apa sih motivasi perpanjangan masa jabatan kades? Apakah karena masa pemerintahan Jokowi kades punya gaji yang besar? Pada prinsipnya masyarakat kita perlu diarahkan agar menjadi kades itu ke depannya bukan asal-asalan.
Oleh karena itu, bidang-bidang sangat penting untuk mendukung kesiapan anak bangsa ini menjadi kades yang bisa "nyambung" dengan rencana strategi pemerintahan pusat.
Bidang-bidang itu antara lain:
Bidang pemerintahan, Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai keagamaan.
Bidang administrasi dan tata kelola desa
Bidang pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan UMKM
Bidang kebijaksanaan lokal dan adat-istiadat serta budaya
Bidang komunikasi dan tata kelola dana desa
Tentu saja ada bidang-bidang lainnya yang sangat penting, tapi sekurang-kurangnya 5 bidang itu sangat penting untuk dipersiapkan supaya kades itu benar-benar seorang yang bisa diandalkan dari bawah.
Laju perkembangan dan kemajuan bangsa ini akan menjadi lebih terlihat jika saja kades di seluruh tanah air ini memahami dengan baik bagaimana ia harus bekerja sesuai dengan bekal ilmu yang dimilikinya.
4. Kades yang bisa mengikuti perkembangan zaman ini (kekinian)
Pengalaman liburan tahun lalu menunjukan bahwa beberapa kades yang saya kenal, tampak sekali mereka tidak pernah membaca, sedang beberapa lainnya cukup mampu mengikuti perkembangan politik tanah air melalui media TV.
Memang susah mengukur kemampuan seseorang, tapi paling tepat jika kades punya ketertarikan untuk mengikuti isu-isu global dan juga perkembangan pembangunan di tanah air ini.
Konkritnya bahwa ketika pemerintahan Jokowi misalnya punya gebrakan untuk kemandirian ekonomi, kades mesti juga tahu bahwa topik itu sangat penting.
Gerakan untuk meningkatkan UMKM di desa, mungkin juga perlu ditingkatkan dan juga beberapa pemberdayaan mesti dijadikan prioritas seperti di sektor pariwisata desa atau menjadikan desa sebagai desa pariwisata.
Gagasan-gagasan baru dan segar yang dilemparkan di tingkat nasional itu mesti juga menjadi konsumsi di desa sekurang-kurangnya oleh kades, tapi sebaliknya jika hal-hal penting itu tidak dicerna dengan baik, maka kades itu cuma prinsipnya menunggu saja.
Menunggu sampai selesai masa jabatannya, menunggu akhir bulan dan terima gajinya, menunggu dana desa dan menghabiskannya, menunggu sampai ada dana bantuan lainnya dan lain sebagainya.
Pada prinsipnya kades yang dipersiapkan secara khusus dari segi keilmuan pasti akan lebih siap terjun ke lapangan dan menjadi sanggup dalam proses eksekusi program dan pengelolaan dana desa.
Kesanggupan dalam tata kelola dana desa dan merencanakan desa mandiri pasti akan mendukung tercapainya percepatan ekonomi dan pembangunan bangsa ini mulai dari desa.
Proses persiapan menjadi kades itu perlu menjadi prioritas, andaikan persentase kesiapan kades di seluruh Indonesia itu sangat baik, maka perpanjangan bisa saja.Â
Akan tetapi, sekali lagi semakin singkat waktunya, maka semakin efektif kerjanya apalagi bagi orang yang sudah dipersiapkan secara khusus, sebaliknya semakin lama waktunya, maka kemungkinan orang untuk menunda semakin banyak.
Lalu bagaimana dengan peluang dan kesempatan bagi orang lain yang juga telah dipersiapkan untuk menjadi kades? Oleh karena itu, lebih baik masa jabatan kades dipersingkat, tetapi persiapan menjadi kades itu yang mesti lama dan benar-benar matang.Â
Yang dibutuhkan bangsa ini bukan soal masa jabatan yang lama tanpa kualitas, tetapi kerja cepat, efektif dan berkualitas demi kemajuan bagsa.
Oleh karena itu, beberapa usulan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:
1. Perlunya pendidikan khusus yang mempersiapkan anak bangsa menjadi kades.
2. Perlunya masa praktek dan pelatihan, serta evaluasi sebelum menjadi kades
3. Peserta pemilihan kades hanya orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan khusus
Mungkinkah gagasan itu direalisasikan? Ya, tergantung pemerintah. Jika saja pemerintah melihat bahwa langkah itu penting untuk kemajuan bangsa ini, pasti akan menjadi terobosan baru yang positif.
Jika tidak bisa direalisasikan, maka sama dengan kita tetap setuju dengan kualitas sebagian kades yang asal-asal jadi kades saja. Tentu saja percepatan kemajuan dan pembangunan akan jadi beda. Â
Salam berbagi, ino, 20.01.2023.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
