Dampak dari pemecatan sangat terasa, polemik semakin membara bahkan tak kenal mana yang harus dipisahkan dari urusan privat dan mana urusan organisasi. Karena itu, hal yang penting dilakukan saat ini adalah mediasi dan klarifikasi jika memang keputusan pemecatan permanen itu dianggap tidak sah.Â
3. Batasan konsekuensi dari pemecatan permanen
Sebaliknya, jika pemecatan itu sah, maka sejauh mana batasan konsekuensi dari pemecatan permanen IDI? IDI bukan pemerintah bukan? Dalam hal ini, pemerintah mesti punya kebijakan terkait krisis IDI-Terawan.Â
Hanya pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan, karena IDI tidak akan lebih tinggi otoritasnya dari Menkes. Nah, tantangannya, apakah Menkes mampu menyelesaikan krisis itu sendiri?Â
Barangkali penting, kita membutuhkan Tim ahli yang bisa mengkaji lebih objektif dan rasional dan bukan terbawa emosi karena pernah disembuhkan dokter Terawan.Â
Itu pengalaman pribadi per orang yang harus dipisahkan dengan kritis. Semua boleh bersaksi, tapi bahwa tim ahli harus bisa bekerja secara independen untuk menyelesaikan masalah itu.Â
Hal yang penting dan perlu dijelaskan adalah konsekuensi dari pemecatan permanen itu sendiri seperti apa. Kalau tidak tidak berdampak apa-apa yang tidak perlu dipikirkan.Â
Nah, bagaimana kalau pemerintah Indonesia tetap memberikan perizinan kepada dokter Terawan untuk bekerja sebagai dokter, lalu bagaimana sikap IDI?Â
Akankah berujung pada bubarnya IDI? Kita nantikan saja apa yang terjadi selanjutnya.
Semoga IDI dan Terawan kembali menjadi satu dengan semangat kerja dan bahasa komunikasi yang baru demi Indonesia maju.Â
Salam berbagi, ino, 03.04.2022
