Keadilan Akses Literasi di Calon Ibu Kota Negara

Masalah terbesar dalam peningkatan budaya literasi adalah rendahnya akses literasi. Pengertian akses literasi adalah sumber daya pendukung dimana masyarakat bisa mendapatkan akses bahan literasi. Sumber daya pendukung tersebut  adalah jumlah  perpustakaan di lingkup daerah, sekolah dan taman baca masyarakat.

Jumlah perpustakaan di Indonesia pada tahun 2019 adalah 164.610 perpustakaan, termasuk  perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah. Hampir 50 % dari total perpustakaan tersebut berada di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Untuk Taman Baca Masyarakat (TBM) berjumlah 4376 taman baca. Namun, hanya 1,6% taman baca tersebut berada di Kalimantan Timur. Bila total jumlah taman baca yang berada di Kalimantan Timur dibandingkan dengan total jumlah desa dan kelurahan di Kalimantan Timur yakni 197 kelurahan dan 841 desa, maka masih ada sekitar 968 kelurahan dan desa yang mengalami keterbatasan akses literasi.

Penyebaran taman baca di Kalimantan Timur belum merata, sebagai contoh ada 1 kota yang memiliki TBM  lebih dari 20 taman baca seperti di Samarinda namun Kutai Timur sebagai kabupaten terluas di Kalimantan Timur baru terdata ada 7 taman baca. Akses literasi yang belum merata di setiap desa/kelurahan akan berdampak pada pengembangan budaya literasi di daerah tersebut, yang pada akhirnya berkorelasi juga pada tingkat literasi propinsi.

Berdasarkan Indeks Literasi Nasional, indeks literasi Kalimantan Timur termasuk kategori rendah (2019). Terdapat empat dimensi yang diukur dalam pengukuran literasi suatu propinsi, yakni  kemampuan baca tulis, akses terhadap bahan literasi, penggunaan teknologi informasi dan kebiasaan membaca. 

Dari keempat dimensi tersebut, akses terhadap bahan literasi adalah hal yang paling esensial. Bila masyarakat mudah dan cepat mengakses bahan literasi, maka akan berdampak positif pada peningkatan minat baca dan penggunaan teknologi informasi juga ikut meningkat.  

Oleh karena itu, perlu upaya kolaborasi yang tepat dan berdampak pada peningkatan akses bahan literasi di propinsi Kalimantan Timur, propinsi yang akan menjadi calon ibu kota negara.

Taman Baca Masyarakat

Taman Baca Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang berfokus pada penanaman budaya gemar membaca. Layanan yang diberikan TBM adalah penyediaan bahan bacaan dan bahan multi media lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk menunjang kegiatan literasi seperti membaca, diskusi, menulis, bedah buku dan kegiatan literasi lainnya dan didukung oleh pengelola TBM yang berperan sebagai fasilitator dan motivator.

Kehadiran taman baca masyarakat dapat mengatasi kesenjangan akses literasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota, karena perpustakaan kota/kabupaten dan sekolah memiliki keterbatasan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, setiap desa/kelurahan seharusnya memiliki taman baca masyarakat yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat di desa. 

Taman baca tidak hanya sebagai ruang untuk penyebaran informasi namun juga memiliki banyak fungsi, yakni sebagai wadah belajar keterampilan baru yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.

Bebas Ongkos Kirim Buku

Untuk meningkatkan pengunjung taman baca, maka ketersediaan buku yang berkualitas menjadi prasyarat agar kegiatan literasi menjadi lebih menarik dan berdampak. Namun sayangnya, tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan akses buku dengan mudah, cepat dan murah.

Di Kalimantan Timur untuk menjangkau daerah di Mahakam Hulu membutuhkan waktu tempuh 14-15 jam perjalanan darat dari ibu kota propinsi. Itupun dengan medan yang cukup berat dan ongkos yang cukup mahal.  

Di Berau ada seorang guru yang rela  menempuh perjalanan sejauh 140 km dari Talisayan menuju Tanjung Redeb untuk mengambil donasi buku, agar ongkos kirim lebih murah. 

Biaya pengiriman buku menggunakan agen perjalanan relatif mahal. Bayangkan saja, biaya pengiriman satu kotak buku dengan berat 20 kg dari Jakarta ke Balikpapan membutuhkan anggaran hampir 1 juta. Apalagi sampai ke Kabupaten Mahakam Hulu, tentu membutuhkan ongkos kirim lebih banyak lagi.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki solusi terhadap permasalahan ini, yakni adanya kebijakan pengiriman buku gratis (free cargo literacy) setiap tanggal 17 melalui PT Pos Indonesia. 

Kebijakan ini disambut gembira oleh pegiat literasi karena mempermudah donatur mengirimkan donasi buku. Namun sayangnya di tahun 2019 pola program pengiriman buku gratis mengalami perubahan yakni dialihkan ke Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 Peralihan ini berdampak pada pola pengiriman buku yang biasanya langsung dari donatur ke taman baca, sekarang ada proses sortir buku dahulu baru kemudian dikirimkan ke taman baca. Tentu hal ini menambah rumit dan lama waktu proses pengiriman buku. Padahal kebutuhan masyarakat akan akses bahan literasi tidak bisa ditunda.

Perubahan pola pengiriman buku ini menjadi poin penting dalam diskusi bersama para pegiat literasi pada Diskusi Literasi.  Hasil Diskusi Literasi yang diadakan Pustaka Bergerak pada tanggal 12 Juni 2021 yang lalu menyepakati bahwa, perlu dibuat regulasi hukum yang jelas mengenai pengiriman buku gratis untuk taman baca di seluruh Indonesia, agar setiap warga negara Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama mengakses buku buku  terbaru dan berkualitas.

Penerbit Buku Lokal

Upaya lain untuk meningkatkan akses pada bahan literasi adalah dengan memperbanyak penerbit lokal di Kalimantan Timur. Dengan begitu ketergantungan terhadap pengiriman  buku dari kota kota besar di Pulau Jawa tergantikan dengan bantuan buku dari penerbit lokal. Namun sayangnya, penerbitan buku di Kalimantan Timur masih hitungan jari. Data dari IKAPI menyebutkan dari 1328 penerbit yang ada di Indonesia, hanya 63 penerbit yang berada di luar Jawa (2019).

Dengan memperbanyak penerbit lokal maka akan terbentuk ekosistem literasi yang berkesinambungan, mulai dari hulu yakni penerbitan buku hingga ke hilir yakni buku sampai ke tangan pembaca. 

Para penulis lokal akan secara mudah menerbitkan buku dengan isi tulisan yang kontekstual sesuai kekhasan daerah masing-masing sehingga, para pembaca dapat secara mudah memahami dan merasakan isi tulisan karena terasa dekat di hati dan pikiran.

Partisipasi Pihak Swasta

Pelibatan pihak swasta berkontribusi signifikan dalam kemudahan akses bahan literasi. Dana perusahaan CSR (corporate social responsibility) sudah saatnya diarahkan lebih banyak pada  pembangunan sumber daya manusia, jangan melulu pada perbaikan jalan atau bantuan yang sifatnya sementara. 

Proses pembangunan sumber daya manusia tidak seperti pembangunan infrastruktur yang dalam beberapa bulan sudah tampak wujudnya. Sedangkan proses pembangunan sumber daya manusia membutuhkan waktu yang lama karena yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan keterampilan baru, dan juga perubahan pola pikir. 

Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki komitmen jangka panjang untuk turut serta dalam proses peningkatan akses bahan literasi melalui pembangunan taman baca di setiap desa/kelurahan, pengadaan buku-buku dan multi media lainnya, serta secara rutin mengadakan pelatihan literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

Partisipasi Berbagai Pihak

Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk meningkatkan akses literasi. Dimulai dari Kepala daerah yang menjadi teladan bagi warganya, dengan merutinkan kebiasaan membaca buku dan membuat kebijakan yang mendukung kegiatan literasi di daerahnya. Selain itu perguruan tinggi melalui Program Kampus Merdeka bisa ambil peran aktif dalam peningkatan dalam kegiatan literasi di masyarakat.

Pada akhirnya tanpa peran aktif masyarakat yang secara sukarela menjadi  relawan literasi di daerahnya masing masing, kegiatan literasi tidak bisa berdampak apa apa. 

Relawan literasi berperan sebagai motivator yang mengenalkan masyarakat mengenai pentingnya berliterasi dan mendorong minat baca di masyarakat. Tujuan dari peningkatan akses literasi adalah agar  setiap orang  memiliki kesempatan yang sama mendapatkan akses literasi. 

Keadilan literasi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan bila  setiap orang yang terdidik di negara ini mengambil peran untuk berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa.