Dalam aplikasi BOSS, telah merumusan Penyelesaian Kasus/Proyek dengan System Syariah. Menuju keadilan sosial, keseimbangan alam dengan konsep terbaik, dan dapat memikat Investor Internasional masuk ke negeri ini untuk berinvestasi secara tenang dan tentram tanpa merasa ragu sedikitpun. Karena system dan dasar hukum yang Infrapol rumuskan ini sudah cukup tepat untuk diberlakukan di negara ini.
Lanjut, bahwa se Jawa Barat ada sebanyak 28 daerah yang menerima DBH PBB Migas (Provinsi/Kabupaten/Kota) juga terdapat 28 aplikasi BOSS, dengan hitungan mutlak dari sejumlah kasus keuangan masing-masing daerah. Dengan rumusan keseimbangan pengelolaan keuangan secara tepat, dengan rumusan dari Rp.0 (nol rupiah) sd Rp. 0 (nol rupiah). Sehingga, terjadi penyelesaian secara seimbang dan tepat sasaran dalam pelaksanaan proyeknya di lapangan.
Aplikasi BOSS juga menciptakan tambahan penyelesaian kasus/proyek system BOSS. Kedua aplikasi ini terpadu sehingga memunculkan paduan jumlah kasus dan penyelesaian kasus yang berkolaborasikan secara system. Dengan demikian terlihat jelas dengan jumlah angaran yang dikelolah dapat berimplikasi pada tertolongnya jumlah KK (Kepala Keluarga) di daerah yang dimaksud.
Contoh berikut ini salah satu daerah di Jawa Barat yakni untuk Kabupaten Bandung, total penyelesaian kasus dan tambahan penyelesaian kasus system BOSS yakni: Total keseluruhan potensi KK yang dihitung dapat terselamatkan yaitu sebanyak 7.734 KK dengan total penyelesaian kasus Rp603.217.086.055.
Selama ini seperti yang kita ketahui, pembangunan yang dicanangkan pemerintah setempat yang anggarannya di salurkan dari Kementerian Keuangan RI ke Kasda (Kas Daerah) namun dananya dikorupsikan, atau tidak disalurkan atau salah penggunaan agaran yang dilakukan yaitu tanpa berprikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Juga tidak mengindahkan keseimbangan alam, sebagai penghargaan terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.
Anggaran dari pusat selalu didustai para pejabat daerah, padahal sudah jelas dasar hukum penggunaan anggaran yang tertuang melalui PP.RI (Peraturan Presiden RI), UU.RI (Undang-Undang RI) dan PMK.RI, (Putusan Menteri Keuangan RI) bahkan sangking serakahnya pejabat pengguna anggaran pusat yang ditransfer ke daerah, tidak peduli dengan peraturan tersebut.
Kedzoliman itu sesungguhnya sama halnya serupa dengan kedzoliman pengikut Fir'aun yang mementingkan golongan sendiri dan menindas golongan yang lain. Dan perbuatan itu sama dengan menginkari seluruh isi kitab Alquran.
Kami Infrapol hamba Allah, Masyarakat Hukum Infrapol Infrastruktur Indonesia Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menginginkan penyelesaian kasus Indonesia, dengan cara bacaan sempurna demikian itu dapat diberlakukan secara menyeluruh, baik dan benar mengingat sudah terlalu banyak permasalahan carut marut dan campur aduk dari urusan paling bawah di lingkungan Masyarakat yang tidak kunjung selesai.
Tapi kami Infrapol belum tahu pasti, apakah ini dapat terlaksana atau tidak dan kami membutuhkan kalian semua Masyarakat untuk memberikan pandangan dan intervensi dalam penyelesaian hal ini satu persatu. Tanpa bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan keridhoannya serta doa dan dukungan dari masyarakat juga stake holder yang berkaitan lainnya, maka hal ini tidaklah tercapai sesuai harapan.
Sebenarnya dengan adanya peraturan tersebut bahwa negara kesatuan ada roh sebagai petunjuk agar tidak salah aturan tentang pengunaan anggaran dan sekaligus sebagai transformasi data yang selalu di buat berdasarkan perimbangan dan pertimbangan dengan tujuan, bahwa hidup adalah untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan membuka akses bagi masyarakat seluas-luasnya, agar masyarakat mampu dan mencapai aktifitas dengan cepat dan keluar dari belenggu ekonomi.
