Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumsel bersama Polres Musi Rawas Utara (Muratara) mengajak masyarakat diskusi dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kegiatan yang mengusung tema 'Muratara Zero Konflik Pemilu dan Pilkada 2024' ini digelar di Balai Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Jumat (20/10/2023).
Tokoh masyarakat Desa Lawang Agung, Saiful Sulaiman menyambut baik adanya kegiatan diskusi dalam menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif ini.
Mengingat, kata dia, dalam kegiatan ini hadir toko agama, toko pemuda dan masyarakat, sehingga mereka setidaknya mendapat pemahaman bagaimana cara untuk menyukseskan pemilu nanti.
"Saya selaku toko masyarakat mengajak masyarakat khususnya Desa Lawang Agung dan umumnya masyarakat Kabupaten Muratara untuk bersama menjaga daerah kita ini agar zero konflik pada Pemilu 2024 nanti," katanya.
Menurut dia, untuk menjadikan Muratara zero konflik Pemilu 2024 memang merupakan tanggungjawab bersama baik dari pihak kepolisian, TNI maupun masyarakat sendiri.
Ketua KPU Kabupaten Muratara, Agus Maryanto mengapresiasi adanya diskusi yang diinisiasi oleh Direktorat Intelkam Polda Sumsel dan Polres Muratara ini karena bernilai positif.
Agus menyebut desa yang menjadi tempat diskusi ini pun patut dijadikan contoh karena memiliki jumlah pemilih paling banyak se-Kabupaten Muratara.
Adalah Desa Lawang Agung dengan jumlah pemilih mencapai 4.200 jiwa dan TPS sebanyak 22 tempat.
"Desa Lawang Agung bisa menjadi contoh, apalagi pak kadesnya sangat bermasyarakat dan turun tangan langsung untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.
Agus menjelaskan dengan 4.200 pemilih di Desa Lawang Agung, di mana pada Pemilu 2024 nanti ada 814 orang yang bertugas baik sebagai penyelenggara, saksi dan keamanan.
"Artinya ada 814 orang yang terjun langsung menjadi penyelenggara, saksi, keamanan, terlibat langsung dalam menyukseskan Pemilu 2024," katanya.
Dia mengimbau penyelenggara dan masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara berdaulat dan jujur, serta menjauhi money politik yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Dengan begitu, kata Agus, Pemilu 2024 diharapkan bisa menghasilkan orang-orang terbaik yang dinilai layak oleh masyarakat untuk memajukan Kabupaten Muratara.
Dia menambahkan, KPU terus melakukan penguatan internal seperti mitigasi potensi konflik yang kemungkinan bisa saja muncul pada hari pencoblosan.
"Misalnya saat pemilih datang ke TPS, dia baru pindah, tidak ada di DPT dan belum terdaftar DPTB, maka bisa menggunakan hak pilih melalui DPK.
Dia bisa memilih menggunakan KTP dan daftar dulu saat TPS buka, lalu menunggu sampai jam 12.00 WIB baru kemudian bisa mencoblos," terang Agus.
Apabila kertas suara kurang di TPS tersebut, maka yang bersangkutan bisa dialihkan ke TPS lain yang terdekat.
"Itu cara mengantisipasi pada Pemilu nanti. Dengan begitu tentunya mudah-mudahan tidak keributan, sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya," kata Agus.
Ia berpesan kepada PPK, PPS dan KPPS agar menjalankan tugas dengan prinsip penyelenggara pemilu yang jujur, adil, serta berkepastian hukum.
Agus juga menekankan sebagai penyelenggara harus berani mengambil keputusan sesuai dengan tingkatannya.
"Apabila ada permasalahan yang bisa diselesaikan di bawah harus diselesaikan, jangan sampai kemudian dibawa ke tingkat kecamatan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bawaslu Muratara Divisi SDM, Herli mengatakan pihaknya tentu akan bekerja lebih maksimal dalam melakukan pengawasan.
Tentunya, kata Herli, pihaknya tetap berpegang teguh mengacu pada aturan yang ada untuk mengambil keputusan.
"Kita di sini mengajak seluruh masyarakat mari bersama-sama untuk mengawasi Pemilu maupun Pilkada di tahun 2024 nanti agar aman, damai, dan kondusif," katanya. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
