"Maka perlu adanya Perda sebagai regulasi untuk menyalurkan bantuan tersebut. Memberi bantuan untuk madrasah itu tidak salah," katanya.
"Jangan kita menganggap ah itu di bawah Kementerian Agama, jangan, karena yang kita didik di madrasah itu adalah anak-anak Muratara semua," sambung Ikhsan Baijuri.
Ide brilian kedua yang ingin diperjuangkannya adalah merancang Perda untuk menjadi payung hukum dalam menyalurkan bantuan kepada pemangku keagamaan.
"Orang-orang yang berkecimpung di keagamaan, seperti imam masjid, para pendakwah, guru ngaji, marbot masjid," katanya.
Dia mengaku pernah mendengar ada di salah satu daerah memiliki Perda sebagai regulasinya untuk masalah itu.
"Jadi mereka itu semacam dikasih intensif lah namanya. Guru ngaji itu, imam masjid, kalau dia dikasih insentif 1,5 juta saja setiap bulan, cukup lah untuk dia makan," ujar Ikhsan Baijuri.
Namun untuk bisa mewujudkan ide tersebut, dirinya tak bisa hanya berharap melainkan harus terlibat langsung dalam perjuangannya dengan menjadi anggota DPRD.
"Untuk bisa melakukan itu harus ada payung hukumnya, misalnya Perda, nah untuk membuat Perda itu kita harus menjadi anggota DPRD," katanya.
"Kalau kita di luar tidak bisa memutuskan atau memperjuangkan, tapi kalau kita sudah berada di dalam itu (anggota DPRD) maka kita bisa memperjuangkan," tambah Ikhsan Baijuri.
Kemudian, ide brilian ketiga yang ingin diperjuangkannya adalah setiap desa memiliki koperasi remaja dengan dikelola secara berkeadilan.
Dia melihat selama ini koperasi yang ada hanya untuk memperkaya segelintir orang, padahal seharusnya untuk kesejahteraan seluruh anggota.
