Pola makan di beberapa daerah yang semula dengan makanan pokok khas daerah tersebut dirusak oleh program transmigrasi yang membawa nasi sebagai makanan pokok.
Akibatnya, kebutuhan beras nasional terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan warga yang meninggalkan bahan makanan pokok khas daerahnya.
Baca juga: Transmigrasi Mengubah Makanan Pokok Masyarakat yang Mendorong Impor Beras
Akibatnya, kebutuhan besar nasional terus meningkat dalam kondisi ketidakmampuan pemerintah mewujudkan kedaulatan beras sehingga membuat ketergantungan terhadap beras impor. Maka perlu mengembalikan makanan pokok khas daerah agar tidak lagi tergantung pada beras r.
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat ketergantungan beras nasional terhadap impor. Tingkat ketergantungan terhadap beras kian tinggi karena konsumsi beras per kapita warga Indonesia per tahun tertinggi di dunia (infopublik.id) seperti data di bawah ini:
- Indonesia: 124 kg
- Thailand dan Malaysia: 80 kg
- China: 60 kg
- Jepang: 50 kg
- Korea: 40 kg
Dengan jumlah penduduk 275,5 juta (2022) tentulah kebutuhan beras juga besar. Tahun 2024 kebutuhan beras nasional mencapai 31,2 juta ton. Angka yang tidak sedikit. Karena produksi beras nasional tidak mencukupi, maka pemerintah mengimpor beras dari beberapa negara di Asia dan Asean.
Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mengusung makan siang gratis bagi pelajar di sekolah. Program ini sudah lama berjalan di beberapa negara, seperti di India, Filipina, Malaysia dan Thailand serta di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan di beberapa negara di Eropa.
Sejatinya, melalui program makan siang bergizi yang gratis ini pemerintah bisa membawa pelajar untuk kembali menyukai makanan dengan makanan pokok khas daerah, seperti bubur jagung (Pulau Madura) dan sagu (Maluku, Maluku Utara dan Tanah Papua).
