Orang Tua Murid Terpaksa Beli Pakaian Seragam yang Bukan Bagian dari Proses Belajar

Bagi orang tua yang berada tentu saja tidak jadi masalah, tapi bagi sebagian besar warga justru jadi masalah besar.

Di saat kemiskinan masih mencengkeram sebagian warga, bahkan ada yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, mereka justru dihadapkan dengan beban berat untuk membeli seragam anak-anak mereka.

Kondisinya kian runyam karena anak-anak sekolah yang tidak memakai seragam tidak bisa masuk ke lingkungan sekolah. Mereka justru ditolak untuk memperoleh hak mereka yaitu pendidikan dasar.

Ilustrasi. (Sumber: blogpendidikan.net)

Hal itu jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap HAM. Secara universal ketika seorang anak lahir, maka otomatis dia berhak mendapatkan identitas (akte lahir dan selanjutnya kartu tandap penduduk/KTP setelah cukup umur), imunisasi dasar, dan pendidikan dasar sembilan tahun (SD-SMP sederajat.

Kalau saja pemerintah lebih arif dan bijaksana terkait dengan kewajiban memakai pakain seragam, maka beban warga miskin, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, bikinlah aturan yang tidak memberatkan orang tua murid.

Misalnya, tidak mewajibkan seragam. Maka, beban orang tua akan berkurang. Ketika orang tua membeli baju baru untuk Lebaran dan Natal pakaian itu bisa jadi pakaian untuk ke sekolah sehingga tidak perlu lagi membeli pakaian seragam.

Agaknya, pemerintah hanya terpaku pada angka statistic, seperti yang disebutkan oleh Bank Indonesia (BI) ini: Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Masuknya Indonesia dalam kategori berpendapatan menengah atas karena ekonominya tumbuh kuat sebesar 5,3% pada 2022 sehingga gross national income atau GNI per kapita Indonesia naik 9,83% pada tahun lalu (indonesiabaik.id, 11/7-2023).

Sudah saatnya pemerintah melihat realitas sosial di social settings terkait dengan kondisi ekonomi warganya, tidak semata-mata hanya berpijak pada angka-angka statistik. *