Bisa Jadi Melawan Hukum Jika Dinkes Kabupaten Karawang Jabar Akan Melacak Kontak Seksual Pengidap HV/AIDS

Ketiga, tidak semua warga Karawang pernah atau sering melakukan perilaku seksual berisiko sehingga tes HIV serentak untuk semua warga merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Kempat, hasil tes HIV hanya berlaku saat pengambilan darah waktu tes HIV. Setelah itu tidak ada jaminan semua orang yang hasil tes HIV-nya negatif akan negatif HIV seumur hidupnya.

Disebutkan pula: Karena banyak bertambahnya penderita HIV yang setiap tahunnya, kata Endang (Kepala Dinas Kesehatan Karawang, Endang Suryadi-pen.), Dinkes Karawang akan segera melakukan tracking serta mapping penyebaran HIV melalui transmisi seksual guna upaya mengendalikan penyebaran HIV.

Pertanyaannya adalah: Bagaimana cara Dinkes Karawang melakukan tracking dan mapping terkait dengan pelaku-pelaku perilaku seksual berisiko di atas?

Ya, mustahil.

Lagi pula tracking itu ada di hilir dalam penanggulangan HIV/AIDS. Artinya dilakukan tracking berdasarkan warga yang sudah tertular HIV/AIDS.

Dalam epidemi HIV/AIDS yang diperlukan adalah langkah penanggulangan di hulu yaitu menurunkan, sekali lagi hanya bisa menurunkan, insiden infeksi HIV baru terutama melalui hubungan seksual.

Jika tidak ada program di hulu, maka insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi. Kondisinya kian runyam karena banyak warga yang tidak menyadari kalau mereka sudah tertular HIV/AIDS karena tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau ciri-ciri yang khas AIDS pada fisik dan keluhan kesehatan.

Akibatnya, warga pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi jadi mata rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Penyebaran ini seperti 'bom waktu' yang kelak jadi 'ledakan AIDS' di Karawang. 

Maka, daripada melakukan tracking yang tidak dikenal dalam penanggulangan HIV/AIDS, jauh lebih arif dan bijaksana membuat regulasi yang bisa mendeteksi warga pengidap HIV/AIDS yang tidak terdeteksi.*