Pernahkah Anda bayangkan seseorang berobat ke fasilitas kesehatan (Faskes), seperti Puskesmas, klinik dan rumah sakit, tanpa membawa dokumen?
Itulah yang akan dicapai oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam lima tahun implementasi JKN-KIS dengan skala nasional BPJS Kesehatan menjalankan program dengan dukungan layanan digital.
Aplikasi
Layanan digital yang dikembangkan BPJS Kesehatan mulai mengubah tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini sejalan dengan ekosistem teknologi informasi yang secara alamiah terbentuk di tengah tantangan revolusi industri 4.0.
Layanan digital sebagai pendukung program JKN-KIS disebutkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam acara Public Expose "Capaian Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2018" di Jakarta (24/5-2019). Menurut Fachmi BPJS Kesehatan sedang menuju digitalisasi seluruh sistem administrasi sampai pelayanan secara bertahap yang kelak bermuara pada big data. "Kita tidak bisa melawan arus perkembangan teknologi informasi, menghindar atau bahkan menolaknya. Berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS akan mendobrak dan mengubah cara berpikir masyarakat, lebih jauh akan membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia," ujar Fachmi dengan nada yakin.
Pemanfaatan teknologi informasi mendukung Program JKN-KIS dalam hal sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan. Menurut Fachmi, teknologi informasi dengan digitalisasi dalam program JKN-KIS sudah harus mulai diadaptasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Program JKN-KIS. Yaitu peserta, Faskes, tenaga kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan program JKN-KIS. Dalam bahasa lain Fachmi mengatakan: "Kita harus siap berubah menuju digitalisasi pelayanan kesehatan."
Lebih jauh Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung keberlangsungan program JKN-KIS. Ada lima ekspektasi yang diharapkan peserta dari pelayanan JKN-KIS yaitu: kemudahan memperoleh informasi terkait Program JKN-KIS, kemudahan dan kecepatan mendaftar, kemudahan dan kepastian membayar iuran, mendapat jaminan di fasilitas kesehatan, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi.
Terkait dengan digitalisasi, Fachmi memberi contoh tebal lembaran kertas laporan dari Faskes. Setiap hari rata-rata 640.822 peserta memanfaatkan layanan kesehatan di berbagai Faskes. Kalau dihitung sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 sudah 874,1 juta peserta yang memanfaatkan Faskes. Tapi, dengan digitalisasi lembaran kertas itu tidak ada lagi karena semua data disimpan melalui sistem komputasi awan (cloud) sehingga tidak lagi memakai kerjas (paperless).
Itu artinya kelak semua berkas dan dokumen yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan dibuat digital, termasuk riwayat kesehatan atau rekam medis seorang pasien. Semua disimpan dalam komputasi awan sehingga dapat diakses oleh berbagai fasilitas kesehatan berbeda di daerah mana saja di Indonesia.
Rekam Medis
Saat ini BPJS Kesehatan bermitra dengan 23.292 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu: Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), Klinik TNI/Polri, Klinik Pratama, Rumah Sakit D Pratama, dan dokter gigi praktik perorangan. Di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) ada 2.455 rumah sakit dan klinik utama. Menurut Fachmi, dengan jaringan kerja yang melibatkan 221 juta peserta dan hampir 30.000 Faskes di seluruh Indonesia, "Mutlak harus memakai system teknologi informasi," kata Fachmi.
