Konsumsi Daging Anjing dan Kucing Disorot Internasional

Lagi-lagi ada orang bule yang mengritik tapi tidak memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Lihat saja pernyataan yang dilansir "ABC News" (7/3-2019) ini: Aktor Inggris Peter Egan meminta Pemerintah Indonesia segera menghentikan perdagangan daging anjing dan kucing menyusul kunjungannya ke pasar hewan di Sulawesi Utara.

Tuan Egan tidak paham kalau sekarang Indonesia sudah seperti negara federal karena kekuasaan, selain moneter, luar negeri dan hankam ada di pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan amanan UU Otda.

Dikabarkan Egan datang ke Indonesia untuk mendukung kampanye "Dog Meat-Free Indonesia" (DMFI) yaitu koalisi LSM yang peduli dengan isu-isu kesejahteraan hewan. Ada kemungkinan DMFI punya koalisi di Indonesia yang bisa jadi orang Indonesia pula.

Disebutkan koalisi LSM yang tergabung dalam DMFI yaitu Change For Animals Foundation, Humane Society International, Animals Asia, Four Paws, Animal Friends Jogja dan Jakarta Animal Aid Network.

Tapi, mengapa koalisi DMFI itu tidak memberikan gambaran riil kepada Tuan Egan tentang system pemerintah di Indonesia?

Pernyataan Egan itu seperti 'perintah' kepada Presiden Jokowi, padahal persoalan yang dia hadapi adalah murni urusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara. Lalu, mengapa Egan teriak 'Pemerintah Indonesia'?

Selain tidak mau memahami sistem pemerintahan Indonesia bisa jadi koalisinya pun tidak tahu atau mereka sengaja menembak presiden agar gaungnya menggelatar. Celakanya, tembakan Egan itu jadi bahan tertawaan dan olok-olok.

Perkiraan DMFI setiap tahun 1 juta ekor anjing dan kucing dibantai untuk dimakan oleh 7 persen warga Indonesia.

Pemahaman yang sangat rendah dari DMFI dan koalisinya di Indonesia terlihat dari pernyataan ini: "Ternyata tindakan tegas pemerintah makin berkurang. Di Pulau Sulawesi saja, puluhan ribu anjing dan kucing terus ditangkap, dijual atau dibantai setiap minggunya."

Pemerintah mana?

Sejak Otda di Indonesia tidak ada lagi pemerintah pusat yang ada adalah: pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Rupanya, Egan tidak hanya bersuara lantang, tapi juga menebar ancaman: "Saya bertekad mengekspos kekejaman ini dan akan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia dan dunia untuk mengakhirinya."

DMFI dikabarkan sudah pernah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo dan memintanya mengakhiri perdagangan daging anjing dan kuncing di Indonesia. Surat tsb. juga diteken oleh sejumlah pesohor Indonesia dan dunia, seperti: Simon Cowell, Sophia Latjuba, Yeslin Wang, Nadia Mulya, Lawrence Enzela, Cameron Diaz, Chelsea Islan, Ellen DeGeneres dan Pierce Brosnan.

[Baca juga: Direktur HRW Lancarkan Provokasi Terhadap (Kebijakan) Presiden Jokowi]

Langkah DMFI ini jelas salah alamat karena urusan perdagangan daging anjing dan kucing di Kota Tomohon ada di tangan Pemkot Tomohon. Kalau Egan berharap ada tanggapan dari wisatawan nusantara (Wisman), wong, Tomohon bukan daerah tujuan wisata (DTW) turis bule.

Seandainya, ada peraturan daerah (Perda) yang membolehkan perdagangan daging anjing dan kucing, maka teriakan Egan ke Jakarta bak menggarami laut. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menganulir 'kekuasaan' pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk mencabut perda. Bahkan, daerah membentengi diri dengan isu agama untuk menyelamatkan perda, termasuk perda yang menghambat pembangunan dan intolerasi.

Tidak ada artinya kalau hanya dengan menyelamatkan beberapa ekor anjing dan menggalang tanda tangan pesohor dunia serta mengekspos pembantaian anjing dan kucing di Tomohon karena keputusan ada di tangan Pemerintah Kota Tomohon. Begitu juga dengan di daerah lain semua ada di tangan pemerintah setempat.

Kalau saja koalisi LSM yang jadi koalisi DMFI di Indonesia memahami Otda dengan arif, maka mereka tidak perlu 'menyerang' dan mengancam pemerintah (baca: Jakarta). Lebih pas kalau mereka mendatangi Pemkot Tomohon, DPRD Tomohon dan institusi yang sejalan karena semua urusan daerah ada di pemerintah kota. *