Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Gaya Hidup Pilihan

Konsumsi Daging Anjing dan Kucing Disorot Internasional

8 Maret 2019   16:04 Diperbarui: 8 Maret 2019   19:52 206
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Penjual sate (Sumber: Dok. Ist)

Rupanya, Egan tidak hanya bersuara lantang, tapi juga menebar ancaman: "Saya bertekad mengekspos kekejaman ini dan akan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia dan dunia untuk mengakhirinya."

DMFI dikabarkan sudah pernah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo dan memintanya mengakhiri perdagangan daging anjing dan kuncing di Indonesia. Surat tsb. juga diteken oleh sejumlah pesohor Indonesia dan dunia, seperti: Simon Cowell, Sophia Latjuba, Yeslin Wang, Nadia Mulya, Lawrence Enzela, Cameron Diaz, Chelsea Islan, Ellen DeGeneres dan Pierce Brosnan.

[Baca juga: Direktur HRW Lancarkan Provokasi Terhadap (Kebijakan) Presiden Jokowi]

Langkah DMFI ini jelas salah alamat karena urusan perdagangan daging anjing dan kucing di Kota Tomohon ada di tangan Pemkot Tomohon. Kalau Egan berharap ada tanggapan dari wisatawan nusantara (Wisman), wong, Tomohon bukan daerah tujuan wisata (DTW) turis bule.

Seandainya, ada peraturan daerah (Perda) yang membolehkan perdagangan daging anjing dan kucing, maka teriakan Egan ke Jakarta bak menggarami laut. Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menganulir 'kekuasaan' pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk mencabut perda. Bahkan, daerah membentengi diri dengan isu agama untuk menyelamatkan perda, termasuk perda yang menghambat pembangunan dan intolerasi.

Tidak ada artinya kalau hanya dengan menyelamatkan beberapa ekor anjing dan menggalang tanda tangan pesohor dunia serta mengekspos pembantaian anjing dan kucing di Tomohon karena keputusan ada di tangan Pemerintah Kota Tomohon. Begitu juga dengan di daerah lain semua ada di tangan pemerintah setempat.

Kalau saja koalisi LSM yang jadi koalisi DMFI di Indonesia memahami Otda dengan arif, maka mereka tidak perlu 'menyerang' dan mengancam pemerintah (baca: Jakarta). Lebih pas kalau mereka mendatangi Pemkot Tomohon, DPRD Tomohon dan institusi yang sejalan karena semua urusan daerah ada di pemerintah kota. *

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Gaya Hidup Selengkapnya
Lihat Gaya Hidup Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun