Konsumsi Daging Anjing dan Kucing Disorot Internasional

Lagi-lagi ada orang bule yang mengritik tapi tidak memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Lihat saja pernyataan yang dilansir "ABC News" (7/3-2019) ini: Aktor Inggris Peter Egan meminta Pemerintah Indonesia segera menghentikan perdagangan daging anjing dan kucing menyusul kunjungannya ke pasar hewan di Sulawesi Utara.

Tuan Egan tidak paham kalau sekarang Indonesia sudah seperti negara federal karena kekuasaan, selain moneter, luar negeri dan hankam ada di pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan amanan UU Otda.

Dikabarkan Egan datang ke Indonesia untuk mendukung kampanye "Dog Meat-Free Indonesia" (DMFI) yaitu koalisi LSM yang peduli dengan isu-isu kesejahteraan hewan. Ada kemungkinan DMFI punya koalisi di Indonesia yang bisa jadi orang Indonesia pula.

Disebutkan koalisi LSM yang tergabung dalam DMFI yaitu Change For Animals Foundation, Humane Society International, Animals Asia, Four Paws, Animal Friends Jogja dan Jakarta Animal Aid Network.

Tapi, mengapa koalisi DMFI itu tidak memberikan gambaran riil kepada Tuan Egan tentang system pemerintah di Indonesia?

Pernyataan Egan itu seperti 'perintah' kepada Presiden Jokowi, padahal persoalan yang dia hadapi adalah murni urusan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, sebuah kota di Provinsi Sulawesi Utara. Lalu, mengapa Egan teriak 'Pemerintah Indonesia'?

Selain tidak mau memahami sistem pemerintahan Indonesia bisa jadi koalisinya pun tidak tahu atau mereka sengaja menembak presiden agar gaungnya menggelatar. Celakanya, tembakan Egan itu jadi bahan tertawaan dan olok-olok.

Perkiraan DMFI setiap tahun 1 juta ekor anjing dan kucing dibantai untuk dimakan oleh 7 persen warga Indonesia.

Pemahaman yang sangat rendah dari DMFI dan koalisinya di Indonesia terlihat dari pernyataan ini: "Ternyata tindakan tegas pemerintah makin berkurang. Di Pulau Sulawesi saja, puluhan ribu anjing dan kucing terus ditangkap, dijual atau dibantai setiap minggunya."

Pemerintah mana?

Sejak Otda di Indonesia tidak ada lagi pemerintah pusat yang ada adalah: pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.