Sudin Kesehatan Jakarta Barat Mencari Keberadaan Pengidap HIV/AIDS untuk Diobati. Ini judul berita di kompas.com (1/10-2018). Judul berita jadi kontra produktif dalam penanggulangan HIV/AIDS yang dilandasi empati.
Disebutkan bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Weningtyas, menyebut, pihaknya mencari pengidap penyakit HIV/AIDS di wilayahnya sebagai pemetaan populasi kunci yang akan dilakukan pada Oktober 2018.
Ada beberapa hal yang muncul dari judul berita dan kegiatan pemetaan tsb., yaitu:
Pertama, judul berita tsb. menyuburkan stigma (cap buruk) terhadap pengidap HIV/AIDS karena mereka harus dicari-cari untuk diobati.
Kedua, warga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS jika melalui tes HIV yang sesuai dengan standar porodusur operasi yang baku, seperti di Klinik VCT, maka mereka tidak perlu dicari-cari karena mereka sudah menerima konseling tentang HIV/AIDS sebelum dan sesudah tes HIV.
Ketiga, tidak semua pengidap HIV/AIDS membutuhkan pengobatan. Tidak semua pengidap HIV/AIDS terdeteksi dengan penyakit infeksi oportunistik. Jika mereka terdeteksi dengan penyakit, maka otomatis setelah tes HIV akan menerima pengobatan.
Keempat, tidak semua pengidap HIV/AIDS otomatis harus minum obat antiretroviral (ARV) ketika setelah tes HIV karena yang dianjurkan minum ARV adalah pengidap HIV/AIDS dengan CD4 di bawah 350.
Kelima, adalah hal yang mustahil mencari-cari pengidap HIV/AIDS di masyarakat karena tidak ada tanda-tanda yang khas AIDS pada fisik mereka.
Kalau pun kemudian yang dijadikan sasaran adalah populasi kunci, yaitu pekerja seks komersial (PSK), penyalahguna narkoba dengan suntikan, lelaki suka seks dengan lelaki, dan waria juga akan menimbulkan kegaduhan yang berujung pada stigma dan diskriminasi (perlakuan berbeda).
Jika pencairan dilakukan dengan razia itu artinya terjadi perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena PSK tidak dilokalisir. Apa dasar hukum menetapkan seorang perempuan sebagai PSK?
Yang paling tidak masuk akal adalah mendata PSK tidak langsung karena mereka ini tidak kasat mata, yaitu: PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat, cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), PSK high class, cewek online, dll.
Jika dikaitkan dengan epidemi HIV/AIDS yang jadi persoalan bukan PSK, tapi laki-laki yang menularkan HIV ke PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ini bisa sebagai suami, pacar, selingkuhan, duda atau lajang yang akan jadi mata rantai penularan HIV secara horizontal di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Yang jadi persoalan besar di Jakarta Barat adalah perilaku seksual sebagian warga laki-laki dewasa yang sering melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Ini membuat insiden infeksi HIV baru akan terus terjadi.
[Baca juga: AIDS Jakarta Barat, (Jumlah) Pengidap HIV/AIDS Tidak Bisa Dikurangi]
Disebutkan oleh Weningtyas: "HIV harus ditemukan sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau ada banyak (yang ditemukan) jangan 'ih banyak banget', enggak. Justru memang harus dapat banyak, biar kalau ketemu diobatin sampai sembuh dan tuntas."'
Itu benar, tapi bagaimana caranya?
Bagaimana mencari-cari warga Jakarta Barat yang mengidap HIV/AIDS?
Apakah ada alat yang bisa mendeteksi warga yang mengidap HIV/AIDS?
Adalah langkah yang naif mencari-cari pengidap HIV/AIDS hanya melalui pendataan populasi kunci karena yang jadi mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terjadi secara diam-diam bagaikan 'bom waktu', justru bukan populasi kunci yaitu laki-laki dewasa heteroseksual penyuka seks dengan PSK.
Apakah Sudinkes Jakarta Barat bisa mendeteksi lelaki 'hidung belang' melalui pendataan?
Tidak perlu mencari-cari pengidap HIV/AIDS jika ada langkah yang komprehensif yang dijalankan dengan regulasi yang tidak melawan hukum dan tidak melanggar HAM. *
