Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Blogger - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Isu Korupsi Tumbangkan "Incumbent" di Pemilu Malaysia 2018

10 Mei 2018   17:04 Diperbarui: 10 Mei 2018   17:18 878
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mahathir Mohomad dan Wan Azizah Wan Ismail (Sumber: bbc.com)

Tampaknya, strategi yang dilancar kubu oposisi melalui mantan PM Mahathir Mohomad sebagai calon PM dan Wan Azizah Wan Ismail sebagai wakil PM tentang wajah pemerintah yang disebut Mahathir 'pencuri' berhasil mengalahkan incumbent pada Pemilu tanggal 9 Mei 2018.

Warga negara Malaysia kenal dengan sikap Mahathir ketika jadi perdama menteri yang keras. Dan, Mahathir sendiri mengakui hal itu. Dengan 'perahu' partai Pakatan Harapan Mahathir ingin 'menebus dosa'. 

Disebutkan bahwa Mahathir telah membuat kesalahan di masa lalu, dan mencari pengampunan untuk itu. Namun, tidak ada kesalahan masa lalunya yang akan dibandingkan dengan kesalahan yang dia buat ketika dia memilih Datuk Seri Najib Razak sebagai perdana menteri.

1MDB

Mahathir berbicara pada rapat umum di Desa Pandan (1/5-2018) dan meminta maaf atas kesalahan terbesar dalam hidupnya itu. Dia berbicara kepada 1.500 warga yang hadir. Dia berkata, "Kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah memilih Najib Abdul Razak (sebagai perdana menteri). Saya akan memperbaiki kesalahan ini. Saya bekerja keras untuk memperbaikinya dengan dukungan Anda semua." (news.rakyatku.com, 3/5-2018)

Dalam salah satu orasi politik (14 Oktober 2017) Mahathir menyebut Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, adalah perompak. mengatakan: "Perdana menteri (Malaysia, Najib Razak) adalah perompak. Mungkin karena dia berasal keturunan suku Bugis. Entah bagaimana dia sampai ke Malaysia. Kembalilah ke bugis, kami tak butuh kamu. Karena kamu adalah pencuri." (news.rakyatku.com, 21/10-2017),

Orasi Mahathir itu membuat orang-orang Bugis di Malaysia dan Indonesia marah. Tapi, tunggu dulu. Menurut Mahathir: "Saya tak hina orang Bugis, orang Bugis ada yang baik, tapi perampok pun ada juga. Salahkah bilang begitu. Apakah orang Bugis tidak berkata kalangan orang Bugis tak ada perampok, ada." Ini disampaikan Mahathir di majelis rapat umum di Dataran Stargate di Alor Setar (20/10-2017).

Mahathir Mohomad dan Wan Azizah Wan Ismail (Sumber: bbc.com)
Mahathir Mohomad dan Wan Azizah Wan Ismail (Sumber: bbc.com)
Banyak kalangan, bahkan Jusuf Kalla, yang menggugat Mahathir. Seperti halnya ketika Mochtar Lubis menyampaikan ceramah kebudayaan di TIM (Taman Ismail Marzuki), Jakarta, dengan judul "Manusia Indonesia" (Sebuah pertanggungan jawab), 6 April 1977 mendapat 'serangan' dari segala penjuru bahkan sebagian besar ilmuwan bergelar doktor dan profesor. 

Mereka 'menggugat' Lubis karena bagi mereka tidak semua orang Jawa seperti yang digambarkan Lubis. Sejalan dengan Mahathir yang tidak menyebut semua 'orang Bugis' begitu juga dengan Lubis yang tidak menggenalisir. Lubis mengatakan "Dalam memberikan gambaran secara umum tentang sesuatu soal, patut dipahami secara implisit, bahwa selalu ada kekecualian." [hal. 92, Mochtar Lubis, Manusia Indonesia" (Sebuah pertanggungan jawab), Yayasan Idayu, Jakarta, 1978),

Serangan Mahathir terhadap pemerintah al. karena dugaan korupsi yang dikenal sebagai perusahaan investasi negara Malaysia "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yang didirikan PM malaysia Najib Razak pada tahun 2009. 

Mahathir kemudian kembali ke dunia politik untuk menantang PM Najid Razak yang dibelit isu berupa skandal keuangan bernilai miliaran dolar AS tsb (Baca juga:Pemilu Malaysia, Pertarungan Antara "Incumbent" dan Mantan PM).

Tangan Besi

Biar pun selama 22 tahun (16 Juli 1981 sampai 31 Oktober 2003) Mahathir memerintah dengan 'tangan besi', tapi penduduk Malaysia menikmati hasil pembangunan. Listrik, air bersih, gas dan telepon jadi standar bagi rumah di Malaysia. Bahkan, penduduk asli bisa mengangsur rumah, semacam KPR, selama tiga generasi. Ini saja saja dengan gratis.

KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) jauh dari Mahathir. Sebagai contoh yang faktual dialami oleh putri sulungnya, Marina Mahathir. Keteguhan kepemimpinan Mahathir memang benar-benar terpuji. Seperti yang daalami Marina ketika menjadi direktur Malaysian AIDS Council (MAC), 

"Tiap hari saya makan malam dengan piem (maksudnya PM/perdana menteri-pen.), tapi untuk urusan MAC saya harus menunggu antrian selama enam bulan," kata Marina dalam sebuah wawancara khusus dengan beberapa wartawan Indonesia, salah satu di antaranya penulis, di ajang Kongres AIDS Internasional Asia Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina, 1997.

Ketika membuka ICAAP V di Kuala Lumpur, Malaysia, 1999, Mahathir disambut oleh seorang transgender (waria). Pidato Mahathir pada pembukaan kongres mendapat sambutan meriah dari ribuan peserta karena menyentuh akar persoalan terkait dengan HIV/AIDS di Asia Pasifik.

Kini, dengan kemenangan oposisi kemungkinan besar Mahathir akan dipilih jadi perdama menteri, sedangkan pemenang pemilu (di Malaysia disebut pilihan raya) Wan Azizah Wan Ismail (Partai Keadilan Rakyat), istri Wakil Mahathir yang belakangan jadi musuh dan masuk penjara dengan dua kasus yang di mata warga Malaysia kasus yang janggal.

Anwar Ibrahim (Sumber: economist.com)
Anwar Ibrahim (Sumber: economist.com)
Korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang jadi isu sentral dunia yang membawa beberapa mantan pemimpin negara ke bui. Celakanya, isu antikorupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program pemerintah Jokowi/JK justru tidak didukung oleh banyak kalangan. Tapi, kalau berkaca kepada isu korupsi yang dilontarkan Mahathir, kita berharap kaum milenial Indonesia bisa memilih presiden dengan track record antikorupsi.

Yippies

Korupsi tidak hanya merampok uang rakyat melalui program pemerintah, tapi juga menerima suap alih fungsi lahan. Uni Eropa menolak minyak sawit Indonesia karena lahan untuk tanaman sawit merupakah alih fungsi lahan yang merusak lingkungan hidup. Sebelum Jokowi/JK dilantik jadi presiden pemerintahan sebelumnya memberikan izin alih fungsi jutaan hektar lahan berupa hutan dan hutan lindung jadi lahan sawit dan keperluan lain.

Begitu juga dengan pinjaman luar negeri yang juga jadi isu di Malaysia. Di Indonesia pinjaman luar negeri juga jadi isu negatif, padahal, utang pemerintahan sebelum Jokowi/JK dilantik jadi presiden sudah mencapai Rp 2.700 triliun dengan bunga Rp 250 trilun (detiknews, 7/4-2018). 

Berbeda dengan pinjaman luar negeri pemerintahan sebelum Jokowi/JK, pinjaman asing yang dilakukan pemerintahan Jokowi/JK bisa dilacak penggunaannya. 

Sebaliknya, pemerintah sebelum Jokowi/JK pinjaman luar negeri dicampur dengan dana dalam negeri baik bubur sehingga tidak bisa dilacak penggunannya secara rinci. Misalnya, pinjaman luar negeri yang dipakai untuk subsidi BBM dan bantuna tunai langsung. Sampai hari ini tidak ada audit publik penggunaan dana pinjaman luar negeri tsb.

Warga dan kaum milenial Malaysia bisa melihat fakta terkait pemerintah sebagai realitas sosial sehingga mereka memilih pemimpin yang bersih biar pun memakai 'tangan besi'. 

Jika dikaitkan dengan kondisi sosial kaum milenial Malaysia sudah sampai pada tahap Yippies (young idealistic upwardly profesionals), sedangkan di Indonesia yang disebut-sebut anak 'zaman now' baru pada tingkatan Yuppies (young urban upwardly profesionals). *

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun