Isu Korupsi Tumbangkan "Incumbent" di Pemilu Malaysia 2018

Tangan Besi

Biar pun selama 22 tahun (16 Juli 1981 sampai 31 Oktober 2003) Mahathir memerintah dengan 'tangan besi', tapi penduduk Malaysia menikmati hasil pembangunan. Listrik, air bersih, gas dan telepon jadi standar bagi rumah di Malaysia. Bahkan, penduduk asli bisa mengangsur rumah, semacam KPR, selama tiga generasi. Ini saja saja dengan gratis.

KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) jauh dari Mahathir. Sebagai contoh yang faktual dialami oleh putri sulungnya, Marina Mahathir. Keteguhan kepemimpinan Mahathir memang benar-benar terpuji. Seperti yang daalami Marina ketika menjadi direktur Malaysian AIDS Council (MAC), 

"Tiap hari saya makan malam dengan piem (maksudnya PM/perdana menteri-pen.), tapi untuk urusan MAC saya harus menunggu antrian selama enam bulan," kata Marina dalam sebuah wawancara khusus dengan beberapa wartawan Indonesia, salah satu di antaranya penulis, di ajang Kongres AIDS Internasional Asia Pasifik (ICAAP) IV di Manila, Filipina, 1997.

Ketika membuka ICAAP V di Kuala Lumpur, Malaysia, 1999, Mahathir disambut oleh seorang transgender (waria). Pidato Mahathir pada pembukaan kongres mendapat sambutan meriah dari ribuan peserta karena menyentuh akar persoalan terkait dengan HIV/AIDS di Asia Pasifik.

Kini, dengan kemenangan oposisi kemungkinan besar Mahathir akan dipilih jadi perdama menteri, sedangkan pemenang pemilu (di Malaysia disebut pilihan raya) Wan Azizah Wan Ismail (Partai Keadilan Rakyat), istri Wakil Mahathir yang belakangan jadi musuh dan masuk penjara dengan dua kasus yang di mata warga Malaysia kasus yang janggal.

Anwar Ibrahim (Sumber: economist.com)

Korupsi yang merupakan penyalahgunaan wewenang jadi isu sentral dunia yang membawa beberapa mantan pemimpin negara ke bui. Celakanya, isu antikorupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program pemerintah Jokowi/JK justru tidak didukung oleh banyak kalangan. Tapi, kalau berkaca kepada isu korupsi yang dilontarkan Mahathir, kita berharap kaum milenial Indonesia bisa memilih presiden dengan track record antikorupsi.

Yippies

Korupsi tidak hanya merampok uang rakyat melalui program pemerintah, tapi juga menerima suap alih fungsi lahan. Uni Eropa menolak minyak sawit Indonesia karena lahan untuk tanaman sawit merupakah alih fungsi lahan yang merusak lingkungan hidup. Sebelum Jokowi/JK dilantik jadi presiden pemerintahan sebelumnya memberikan izin alih fungsi jutaan hektar lahan berupa hutan dan hutan lindung jadi lahan sawit dan keperluan lain.

Begitu juga dengan pinjaman luar negeri yang juga jadi isu di Malaysia. Di Indonesia pinjaman luar negeri juga jadi isu negatif, padahal, utang pemerintahan sebelum Jokowi/JK dilantik jadi presiden sudah mencapai Rp 2.700 triliun dengan bunga Rp 250 trilun (detiknews, 7/4-2018). 

Berbeda dengan pinjaman luar negeri pemerintahan sebelum Jokowi/JK, pinjaman asing yang dilakukan pemerintahan Jokowi/JK bisa dilacak penggunaannya.