Dua calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Edy Rahmayadi menyebut-nyebut potensi Danau Toba sebagai aset pariwisata (SCTV, 18/4-2018). Celakanya, tidak ada 'cetak biru' yang akan menopang pengembangan Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang bisa sejajar dengan Bali dan Yogyakarta.
Ada beberapa hal yang luput dari perhatian terkait dengan pariwisata yang lebih pas disebut tourism, yaitu ada beda antara pariwisata, darmawisata, piknik, dll. Jika berbicara pariwisata, maka dalam konteks yang luas pembicaraan terkait dengan tourism and hospitality.
Dengan kaitan hospitality maka pariwasata pun mencerminkan keramahan, keramahtamahan, kesediaan dan kesukaan menerima tamu. Itu artinya wisatawan yang berkunjung ke DTW tidak akan pernah kecewa sehingga mereka akan bercerita kepada keluarga, teman, sahabat dll. sedangkan mereka akan membuat jadwal baru untuk kembali berkujung ke DTW tsb.
Jika kunjungan terkait dengan pariwisata, maka di DTW ada perwujudan riil dari masyarakat dan budayanya yang bisa dilihat setiap saat.
Apakah kita bisa melihat 'Orang Batak' di Danau Toba seperti melihat 'Orang Bali' di Bali dan 'Orang (Jawa) Yogya' di Yogyakarta?
Tentu saja tidak bisa!
Inilah faktor utama yang memuat banyak DTW di Indonesia tidak populer di mata warga dunia karena mereka tidak bisa berbaur secara budaya dengan kehidupan masyarakat lokal.
Di Bali pagi dan sore hari wisatawan bisa menikmati kehidupan budaya Bali di pura ketika warga datang dengan pakaian khas dan membawa kembang untuk berdoa. Di sepanjang  Jalan Malioboro wisatawan bisa 'hidup' dengan kusir atau sais andong yang berpakaian khas Jawa.
Kegiatan terkait dengan seni dan budaya terus bergulir setiap saat sehingga wisatawan bisa menikmati pertunjukan tanpa terhalang oleh waktu. Di Bali wisatawan bisa menonton tari Kecak di siang hari tanpa harus menunggu malam tiba.
Yang juga sering jadi persoalan besar adalah masalah harga minuman, makanan, sewa kendaraan, akomodasi, dll. yang tidak seragam. Di Bali harga sebotol bir, misalnya, sama di semua tempat. Celakanya, sejak reformasi banyak daerah yang melarang peredaran minuman beralkohol sehingga menyulitkan penyedia jasa pariwisata untuk menyediakan minuman beralkohol.
Di Manokwari, Papua Barat, misalnya, seorang pengusaha hotel pusing tujuh keliling karena diprotes tamu ketika dia menyodorkan harga bir lima sampai sepuluh kali dari harga normal ketika dijual bebas. Tamu-tamu asing protes karena harga itu tidak masuk akal bagi mereka. Padahal, pengusaha hotel tadi membeli bir di pasar gelap melalui calo atau kaki tangan pemilik bir.
Di Banten pernah ada keluhan yang disebarkan melalui Facebook karena mereka harus membayar minuman dan makanan Rp 1 juta (Baca juga: Jangan Lagi Tipu Wisatawan dengan Harga Tak Pasti). Maka, amatlah bijak langkah Pemkot Yogyakarta yang menutup warung di Jalan Maliboro yang dilaporkan warga karena menaikkan harga dengan jumlah yang tidak masuk akal.
Nah, apa langkah pasangan Cagub/Cawagub Sumut untuk menunjukkan ada 'Orang Batak' di Danau Toba, mengatur harga minuman dan makanan, mengatur tarif sewa, jasa dan akomodasi?
Itulah yang ditunggu bukan sekedar berbicara di layar televisi tentang potensi Danau Toba sebagai DTW.
Nasib masa depan Danau Toba sebagai DTW pun terpulang kepada 7 kabupaten yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba, yaitu Kabupaten-kabupaten: Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Tobasa, Samosir, dan Humbahas.
Keramahtamanan dan kesediaan menerima tamu (baca: wisatawan mancanegara) warga Bali dan Yogyakarta al. bisa dilihat dari sikap masyarakat yang tidak memusuhi wisatawan dengan pakaian yang minim. Jika kelak ada wacana menerapkan peraturan daerah (Perda) dengan nuansa moral dan agama di Danau Toba, maka tamatlah riwayat Danau Toba sebagai DTW bagi wisatawan mancanegara [Baca juga: Wisata Danau Toba, Semoga Tidak (Pernah) Diatur dengan Perda Bermuatan Moral].
Sebelum terlambat adalah lebih baik memulai edukasi kepada masyarakat di seputar Danau Toba tentang tourism dan hospitality agar ada keramahan menyambut wisatawan. Sejalan dengan edukasi itu pemerintah pun membuat regulasi yang mendukung Danau Toba sebagai DTW bagi semua bangsa. *
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
