Di Banten pernah ada keluhan yang disebarkan melalui Facebook karena mereka harus membayar minuman dan makanan Rp 1 juta (Baca juga: Jangan Lagi Tipu Wisatawan dengan Harga Tak Pasti). Maka, amatlah bijak langkah Pemkot Yogyakarta yang menutup warung di Jalan Maliboro yang dilaporkan warga karena menaikkan harga dengan jumlah yang tidak masuk akal.
Nah, apa langkah pasangan Cagub/Cawagub Sumut untuk menunjukkan ada 'Orang Batak' di Danau Toba, mengatur harga minuman dan makanan, mengatur tarif sewa, jasa dan akomodasi?
Itulah yang ditunggu bukan sekedar berbicara di layar televisi tentang potensi Danau Toba sebagai DTW.
Nasib masa depan Danau Toba sebagai DTW pun terpulang kepada 7 kabupaten yang bersentuhan langsung dengan Danau Toba, yaitu Kabupaten-kabupaten: Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Tobasa, Samosir, dan Humbahas.
Keramahtamanan dan kesediaan menerima tamu (baca: wisatawan mancanegara) warga Bali dan Yogyakarta al. bisa dilihat dari sikap masyarakat yang tidak memusuhi wisatawan dengan pakaian yang minim. Jika kelak ada wacana menerapkan peraturan daerah (Perda) dengan nuansa moral dan agama di Danau Toba, maka tamatlah riwayat Danau Toba sebagai DTW bagi wisatawan mancanegara [Baca juga: Wisata Danau Toba, Semoga Tidak (Pernah) Diatur dengan Perda Bermuatan Moral].
Sebelum terlambat adalah lebih baik memulai edukasi kepada masyarakat di seputar Danau Toba tentang tourism dan hospitality agar ada keramahan menyambut wisatawan. Sejalan dengan edukasi itu pemerintah pun membuat regulasi yang mendukung Danau Toba sebagai DTW bagi semua bangsa. *
