Mencegah Penyebaran HIV/AIDS di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara

KPA Harus Bisa Mencegah Penularan HIV/AIDS di Kota Tidore Kepulauan (Provinsi Maluku Utara-pen.). Ini dikatakan oleh Walikota Tidore Kepulauan, Capt H Ali Ibrahim MH (www.abadikini.com, 14/9-2017).

Mencegah penularan HIV/AIDS ada pada orang per orang sedangkan instansi atau institusi, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), tidak bisa melakukan intervensi langsung ke orang per orang.

Praktek Pelacuran

Risiko tertular HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi melalui perilaku berisiko, yaitu:

(1) Laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom di dalam ikatan pernikahan yang sah, di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota bahkan di luar negeri, dengan perempuan yang berganti-ganti karena bisa saja salah satu di antara perempuan tsb. juga punya pasangan seks yang lain dengan perilaku seksual yang berisiko sehingga ybs tertular HIV.

(2) Perempuan yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual di dalam ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang berganti-ganti dengan, di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota bahkan di luar negeri,  kondisi laki-laki tidak memakai kondom, karena bisa saja salah satu di antara laki-laki tsb. juga punya pasangan seks yang lain dengan perilaku seksual yang berisiko sehingga ybs tertular HIV.

(3) Laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan perempuan yang berganti-ganti dengan, di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota bahkan di luar negeri,  kondisi laki-laki tidak memakai kondom, karena bisa saja salah satu di antara prempuan tsb. juga punya pasangan seks yang lain dengan perilaku seksual yang berisiko sehingga ybs. bisa tertular HIV.

(4) Perempuan yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang berganti-ganti, di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota bahkan di luar negeri, dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom, karena bisa saja salah satu di antara laki-laki tsb. juga punya pasangan seks yang lain dengan perilaku seksual yang berisiko sehingga ybs. bisa tertular HIV.

(5) Laki-laki yang pernah atau sering melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan, di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota bahkan di luar negeri,  dengan kondisi laki-laki tidak memakai kondom, seperti pekerja seks komersial (PSK) dan waria. PSK dikenal ada dua tipe, yaitu:

(a) PSK langsung adalah PSK yang kasat mata yaitu PSK yang ada di lokasi atau lokalisasi pelacuran atau di jalanan.

(b) PSK tidak langsung adalah PSK yang tidak kasat mata yaitu PSK yang menyaru sebagai cewek pemijat plus-plus, 'artis', 'spg', cewek kafe, cewek pub, cewek disko, anak sekolah, ayam kampus, ibu-ibu rumah tangga, cewek gratifikasi seks (sebagai imbalan untuk rekan bisnis atau pemegang kekuasaan), dll.

Dari lima perilaku berisiko di atas tidak ada yang bisa diintervensi langsung oleh Dinkes dan KPA karena semuanya ada di ranah privat (pribadi orang per orang). Tentu Dinkes dan KPA tidak bisa mengawasi semua orang di Kota Tidore Kepulauan.

Yang bisa dilakukan Dinkes dan KPA secara faktual hanyalah menurunkan insiden infeksi HIV baru di hulu, khususnya pada laki-laki dewasa, melalui hubungan seksual dengan PSK langsung dengan catatan pelacuran dilokalisir. Jika pelacuran dilokalisir maka Dinkes dan KPA bisa melakukan intervensi dengan membuat regulasi yang memaksa laki-laki memakai kondom setiap kali melakukan hubungan seksual dengan PSK. Program seperti ini sudah berhasil dijalankan oleh Thailand yang dibuktikan melalui tes HIV kepada calon taruna yang dari tahun ke tahun jumlah taruna yang terdeteksi mengidap HIV terus berkurang.

Fenomena Gunung Es

Yang jadi masalah besar bagi Kota Tidore Kepulauan dan kota dan daerah lain di Indonesia adalah sejak reformasi semua tempat pelacuran terbuka ditutup sehingga transaksi seks yang melibatkan PSK terjadi secara tertutup dan terselubung.

Dengan kondisi transaksi seks melalui praktek pelacuran yang melibatkan PSK langsung dan PSK tidak langsung yang terselubung di Kota Tidore Kepulauan, maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa.

Itu artinya penyebaran HIV di masyarakat akan terus terjadi karena laki-laki yang tertular HIV baik di Kota Tidore Kepulauan maupun di luar kota atau di luar negeri akan menjadi mata rantai penyebaran HIV al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Warga yang jadi mata rantai tidak menyadari dirinya sudah mengidap HIV/AIDS karena tidak ada gejala-gejala yang khas AIDS pada fisik dan kesehatan. 

Yang kita takutkan adalah Pak Wali Kota akan mengatakan tidak ada pelacuran di kota yang dipimpinnya itu. Pak Wali Kota benar, kalau yang dimaksud lokalisasi pelacuran.

Apakah Pak Wali Kota bisa menjamin tidak ada transaksi seks di Kota Tidore Kepulauan? Kalau bisa, maka tidak ada risiko insiden infeksi HIV baru di kota ini.

Tapi, apakah ada jaminan bahwa tidak ada laki-laki dan perempuan dewasa warga Kota Tidore Kepulauan yang pernah atau sering melakukan perilaku berisiko di Kota Tidore Kepulauan atau di luar kota atau di luar negeri? Kalau tidak ada jaminan, maka penyebaran HIV di Kota Tidore Kepulauan akan terus terjadi karena bisa saja terjadi ada warga yang tertular HIV melalui perilaku berisiko.

Disebutkan di Kota Tidore Kepuluana sudah terdeteksi 38 kasus HIV/AIDS. Yang perlu diingat adalah angka ini tidak menunjukkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena banyak warga yang sudah tertular HIV tapi tidak menyadarinya. Ini disebut sebagai fenomena gunung es. Hal ini terjadi karena orang-orang yang tertular HIV tidak mengalami gangguan kesehatan yang khas sebelum masuk masa AIDS (secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV).

Ilustrasi (Sumber: Syaiful W Harahap/AIDS Watch Indonesia)

Jumlah yang 38 itu digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat Kota Tidore Kepulauan digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut.

Karena intervensi pemakaian kondom tidak bisa dijalankan karena praktek pelacuran tidak dilokalisir, maka yang bisa dijalankan Dinkes dan KPA Kota Tidore Kepulauan adalah membuat aturan, peraturan wali kota (Perwali) atau perautaran daerah (Perda), yang mewajibkan suami ibu rumah tangga yang hamil menjalani tes HIV. Jika suami terdeteksi positif mengidap HIV, maka istri wajib menjalani tes HIV.

Jika istri yang hamil terdeteksi mengidap HIV, maka dokter akan menangani kehamilan sampai persalinan agar risiko penularan vertikal ke janin yang dikandung ditekan sampai nol persen. Sedangkan suami dan istri ini juga ditangani dokter agar tetap bisa menjalani hidup dengan baik al. melalui pengobatan dengan obat antiretroviral (ARV).

Hanya ini langkah konkret yang bisa dijalankan Pemkot Tidoro Kepulauan melalui Dinkes dan KPA. Artinya, insiden infeksi HIV baru pada laki-laki yang kemudian menularkan ke perempuan (istri) akan terus terjadi yang kelak akan sampai pada 'ledakan AIDS'. *