Setelah writing society masyarakat di negara maju menikmati film sebagai filming society. Film yang mereka tonton pun jauh berbeda dengan sebagian besar film produksi nasional yang sama sekali tidak menggugah sehingga tidak bisa sebagai agent of change.
Sangat berbeda dengan Indonesia sejak awal kehidupan sudah berhadapan dengan filming society sehingga alur alamiah dari reading society ke writing society dan terakhir pad filming society tidak berjalan dengan mulus. Hal ini tidak mengherankan karena sensus BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2006 menunjukkan 85,9 persen masyarakat memilih menonton televisi daripada mendengarkan radio (40,3 persen) dan membaca koran (23,5 persen). (selasar.com, 29/5-2015).
‘Dosa’ besar stasiun televisi adalah merusak tantanan sosial dengan sajian yang sebagian besar tidak berfungsi sebagai agent of change sehingga tidak terjadi perubahan perilaku positif dan pembangunan manusia. Televisi pun mengubah media habit masyarakat sehingga minat baca yang sangat rendah (Televisi Mengubah Media Habit Masyarakat).
Untuk itulah salah satu upaya mengembalikan alur alamiah dari agar masyarakat gemar membaca adalah membangun ‘rumah baca’ di tiap kampung, desa atau kelurahan. Artinya, mendekatkan buku ke masyarakat. "Kurangnya asas kebermanfaatan dalam pembuatan perpustakaan mewah DPR. Sebaiknya uang sebesar Rp 570 miliar tersebut digunakan untuk membuat 1.000 perpustakaan di wilayah terdepan Indonesia. Sehingga anak-anak Indonesia tidak sulit mengakses perpustakaan." Ini pernyataan Sekjen FITRA, Yenny Sucipto (merdeka.com, 30/3-2016).
Dari pada membangun perpustakaan dengan dana ratusan miliar rupiah yang berangan-angan bak ‘Library of Congress’ tapi minat baca penduduk sangat rendah adalah lebih baik mendorong minat baca.
Seperti yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo sekarang dimulai dari pinggir, al. dari desa, maka amatlah pas kalau kemudian dana yang ratusan miliar rupiah itu dipakai membangun ‘rumah baca’ di setiap kampung, desa, atau keluruhan dari Sabang sampai Merauke. *** [Syaiful W. Harahap] ***
