Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di siang hari jumlah ‘penduduk’ DKI Jakarta mencapai 11,2 juta. Sedangkan di malam hari jumlah penduduk DKI Jakarta ‘menyusut’ jadi 10,07 juta (jakarta.bisnis.com, 16/2-2015). Itu artinya ada 1,13 juta penduduk ‘siluman’ DKI yang hanya ada di siang hari.
Kalau 1,13 juta penduduk ‘siluman’ Jakarta itu menghasilkan sampah rata-rata satu kilogram per orang per hari, maka mereka akan meninggalkan sampah 1.130 ton sampah setiap hari kerja di Jakarta.
Setiap hari diperkirakan ‘produksi’ sampah di Jakarta mencapai 6.000 ton, sementara itu daya tampung Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jabar, hanya 3.000 ton per hari (nationalgeographic.co.id, 25/2-2015).
Maka, dalam 6.000 ton sampah warga Jakarta itu ada 1,13 ton atau sekitar 18,8 persen sampah yang dihasilkan penglaju. Sampah di bus kota, bus antar kota, dan KRL yang masuk ke Jakarta juga akan dibuang di wilayah Jakarta.
Langkah yang realistis yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk ‘menghadang’ sampah penglaku ini adalah denga membuat regulasi, bisa dalam bentuk peraturan gubernur (Pergub) atau peraturan daerah (Perda), yang mewajibkan pendatang ke Jakarta membawa sampah mereka ke tempat asal. Sampah di angkutan umum pun, bus dan KRL, dilarang dibuang di Jakarta, mereka dipersilakan membuang sampah tsb. di tempat asal keberangkatan.
Pemprov DKI menyiapkan kantong kresek di terminal, stasiun, ‘gerbang’ masuk Jakarta dengan tulisan “Sampah Saya” yang diberikan kepada setiap penumpang bus, KRL, taksi, pemotor serta pengemudi mobil warga non-Jakarta yang masuk ke Jakarta.
Penglaju yang pulang di sore dan malah hari dipantau apakah mereka membawa balik katong kresek tadi. Jika tidak bawa tas kresek itu artinya mereka minggalkan sampah di Jakarta. Ini akan menjadi beban bagi Dinas Kebersihan DKI karena menjadi sampah tambahan. Sampah warga Jakarta saja sudah ribuan ton. ***
