PMI Nunukan, Kaltim, Langgar Asas Unlinked Anonymous

Penularan HIV melalui hubungan seksual bisa terjadi di dalam dan di luar nikah jika salah satu dari pasangan itu mengidap HIV dan laki-laki tidak memakai kondom setiap kali sanggama. Kasus kumulatif di Kab Nunukan dari tahun 2006-2011 mencapai 99.

Disebutkan oleh Hasan bahwa ada empat PSK yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Dikabarkan pula keempat PSK itu masih ’praktek’ sebagai PSK.

Terkait dengan data HIV/AIDS pada PSK itu ada fakta yang luput dari perhatian Hasan, yaitu:

Pertama, ada kemungkinan empat PSK itu tertular HIV dari laki-laki dewasa penduduk lokal, asli atau pendatang. Kalau ini yang terjadi maka ada laki-laki penduduk lokal yang sudah mengidap HIV tapi tidak terdeteksi. Selanjutnya, ada pula laki-laki yang tertular HIV dari PSK itu. Laki-laki yang menularkan HIV kepada PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami. Mereka inilah yang menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal di masyarakat, terutama malalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.

Kedua, ada kemungkinan empat PSK itu sudah mengidap HIV ketika mulai ’praktek’ di Nunukan. Kalau ini yang terjadi maka ada laki-laki penduduk lokal yang tertular HIV dari PSK itu. Laki-laki yang tertular HIV dari PSK dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami.

Mereka itulah yang menjadi mata rantai penyebaran HIV secara horizontal di masyarakat, terutama malalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga membuktikan perilakku berisiko laki-laki yang menularkan HIV kapada PSK dan laki-laki yang tertular HIV dari PSK. Di Kab Nunukan sudah terdeteksi dua ibu rumah tangga yang tertular HIV.

Dua fakta itulah yang sering luput dari perhatian karena banyak orang cenderung mencari ’kambing hitam’ yaitu PSK sebagai ’biang keladi’ penyebaran HIV dengan mengabaikan lak-laki yang menularkan HIV kepada PSK.

Prov Kalimantan Timur sendiri sudah menelurkan peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan HIV/AIDS. Tapi, karena perda itu dirancang dengan semangat moral, maka penanggulangan yang ditawarkan dalam perda itu pun tidak menyentuh akar persoalan penyebaran HIV (Lihat: Sepak Terjang Perda AIDS Prov Kalimantan Timur).

Jika penanggulangan HIV di Kaltim tetap mengabaikan fakta (medis) cara-cara pencegahan yang konkret, maka selama itu pula penyebaran HIV akan terus terjadi. Pemprov Kaltim tinggal menunggu waktu saja untuk ’panen’ kasus HIV/AIDS karena kasus-kasus HIV/AIDS yang tidak terdeteksi akan menjadi ’bom waktu’ ledakan AIDS di masa yang akan datang. ***[Syaiful W. Harahap]***