"Bakpao" Itu Mengempis, Membusuk, Lantas Apa?

Sebagai warga masyarakat biasa, Penulis merasa cukup puas dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Pusat yang memvonis satu tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa. "Cukup", itu relatif, apalagi kalau mengingat kekhawatiran tentang sebagian pihak yang pesimis tentang keberhasilan KPK dalam prosesnya memberantas Korupsi di negeri ini. 

Banyak kasus ketika KPK dengan susah payah dan memakan energi waktu dan mental banyak pihak, mengumpulkan data dan bukti, menetapkan siapa tersangka dan siapa saksi, yang hasilnya berujung pada vonis Majelis Hakim yang masyarakat anti korupsi anggap sebagai vonis hukuman yang terlalu ringan.

Banyak pihak memandang bahwa proses pengadilan kasus e-KTP harus berlanjut sampai tuntas. Maka Ketua KPK Agus Raharjo memastikan penyelidikan kasus korupsi e-KTP tidak hanya berhenti pada Setya Novanto. KPK memastikan seluruh fakta persidangan akan dicermati dan ditindaklanjuti. 

Semoga KPK dan semua yang berwenang dalam penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi tetap konsisten, bernyali, dan cukup energi serta amunisi melanjutkan amanah rakyat Indonesia dalam penyelesaian kasus ini.

Sayangnya, seperti yang dilansir oleh berbagai media nasional maupun internasional, skandal e-KTP juga terkait dengan nama-nama Menteri dalam kabinet pemerintahan. Menyedihkan. 

Politik, seperti halnya ilmu sosial dan fenomena kehidupan nyata, bukan hal yang steril dan menjadi bidang yang berdiri sendiri. Seperti sebuah mesin, semua menjadi mata rantai yang saling berkaitan. Semoga "yang salah seleh", yang bersalah akan mendapatkan hukumannya.

Oh ya, masih segar ingatan pembaca berita bahwa Setnov sempat bawa-bawa nama Tuhan dalam upaya meyakinkan khalayak dan penegak keadilan, dengan pernyataannya, "Saya percaya bahwa Allah SWT Maha Tahu apa yang saya lakukan, dan Insya Allah apa yang dituduhkan itu tidak benar," kata Novanto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa ( Kompas, 18/7/2017).

Catatan Penulis mengapa hal ini harus tuntas, masyarakat sudah dirugikan secara waktu, material, dan mental. Mereka yang terlibat itu jelas tidak menjalankan amanat dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatan. 

Selain itu, mereka juga merusak moral bangsa dengan menampilkan keburukan, kebusukan, dan pembohongan publik baik secara diplomatis maupun vulgar. Bakpao itu sudah mengempis, membusuk, dan layak dibuang ke sampah berkategori tidak bisa didaur ulang, karena memang sampah yang penuh kuman penyakit.

Catatan lain, terdakwa (yang sejak hari ini menjadi terpidana), membacakan pledoinya yang menurut Penulis sangat ironis, atau "layak dikasihani". Itu antara lain adalah penggambaran betapa terpidana dulu semula adalah mahasiswa miskin yang bersedia bekerja apa saja, dari jualan beras, jualan madu, menjadi model, sales mobil, kepala penjualan mobil di Indonesia Timur, perpindahannya dari kampus di Surabaya ke Yogyakarta, lalu menjadi pembantu yang kerjanya mencuci dan mengepel serta sebagai sopir antar jemput anak mantan Menpora Hayono Isman. Itu semua menurutnya demi bisa menyelesaikan kuliah. Jejak perjuangan mulia berakhir sia-sia.

Semoga seluruh elemen bangsa ini memetik hikmah dan pembelajaran dari kasus ini. :: @IndriaSalim ::

Referensi: Dari berbagai sumber