Kedua, peningkatan kompetensi guru. Pelatihan guru harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Pendampingan langsung di lapangan juga sangat penting untuk membantu guru memahami dan mengimplementasikan kurikulum dengan lebih baik. Selain itu, beban administratif guru perlu dikurangi agar mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran.
Ketiga, pengawasan dan evaluasi yang tepat. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap penerapan kurikulum merdeka. Hal ini termasuk mengidentifikasi masalah yang diharapi oleh sekolah dan guru diberbagai daerah, serta memberikan solusi yang konkret.
Keempat, pemberdayaan komunitas sekolah. Kewenangan sekolah dalam kurikulum merdeka harus diimbangi dengan pemberdayaan komunitas atau komite sekolah, termasuk melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat menjadi lebih kolaboratif dan relevan dengan kebutuhan lokal.
Jadi, penerapan kurikulum merdeka merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, tanpa dukungan dan fasilitas yang memadai, kebijakan ini beresiko menjadi beban tambahan bagi sekolah dan guru serta memperburuk kesenjangan pendidikan antarsekolah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dengan dukungan yang tepat, kurikulum merdeka dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan dan bermutu bagi semua siswa Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H