Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
"Terima Kasih Shin Tae-yong", Isyarat Apresiasi atau Perpisahan?
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Kenaikan PPN, Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Apa dari Hikmah Skema Pajak 2025
Kado Tahun Baru: PPN 12% Secara Umum Dibatalkan
5 Hal yang Lebih Penting daripada Ujian Nasional
Kamu pasti suka!
Indra Wardhana
Indra Wardhana Mohon Tunggu... Konsultan - Advance Oil and Gas Consulting

Expert in Risk Management for Oil and Gas, Security and Safety

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Rusaknya Bangsa ini karena hilangnya Keadilan

5 Januari 2025   21:14 Diperbarui: 5 Januari 2025   22:18 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
( source: personal AI)
( source: personal AI)
( source: personal AI)
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pidana penjara maksimal 12 tahun.

Pencucian Uang

Pasal 3 UU No. 8/2010

Pidana penjara maksimal 20 tahun.

Kejahatan Seksual

Pasal 285

Pidana penjara maksimal 12 tahun.

Tindak Pidana Perdagangan Manusia

UU No. 21/2007

Pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun.

 

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

mahkamah agung

perusak

keadilan

kebijakan

vox pop
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.