"Pengusaha Hitam" Memperebutkan Status PSN

Kepentingan Pengusaha Hitam Terhadap Proyek Strategis Nasional: Ancaman bagi Integritas dan Bangsa

Indra Wardhana

 

Pengusaha hitam, yang kebanyakan merupakan konglomerat dari kalangan warga keturunan , memiliki ambisi untuk memperbesar kekayaan pribadi tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka sering kali menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti menggusur rakyat dan memiskinkan masyarakat demi kepentingan bisnis mereka. Dalam mengejar keuntungan, pengusaha hitam tidak ragu untuk melanggar hak-hak masyarakat, mengabaikan regulasi, dan merusak lingkungan. Tindakan ini tidak hanya mengancam integritas proyek-proyek besar, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi bangsa. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), keberadaan pengusaha hitam menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur. Namun, keberadaan pengusaha hitam menjadi ancaman serius bagi keberhasilan proyek-proyek ini. berbagai kepentingan pengusaha hitam terhadap PSN dan dampak negatifnya, disertai dengan fakta-fakta yang relevan.

1. Praktik Korupsi dan Suap

Pengusaha hitam sering kali terlibat dalam praktik korupsi dan suap untuk mendapatkan kontrak proyek. Mereka memanfaatkan hubungan dengan pejabat publik untuk memenangkan tender, mengabaikan proses yang transparan dan adil.

Fakta:

• Laporan KPK: Menurut KPK, sektor infrastruktur adalah salah satu yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Dalam periode 2019-2021, lebih dari 60% kasus korupsi terkait dengan proyek infrastruktur.

2. Kualitas Pekerjaan yang Buruk

Dengan tujuan mengejar keuntungan maksimal, pengusaha hitam cenderung mengurangi biaya dengan menggunakan bahan berkualitas rendah. Hal ini mengakibatkan proyek yang dikerjakan tidak memenuhi standar dan berpotensi membahayakan keselamatan publik.

Fakta:

• Kasus Proyek Jalan: Laporan BPKP menunjukkan bahwa sekitar 30% proyek jalan yang dikerjakan oleh kontraktor nakal mengalami kerusakan dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah selesai.