Mohon tunggu...
Indra Wardhana
Indra Wardhana Mohon Tunggu... Konsultan - Advance Oil and Gas Consulting

Expert in Risk Management for Oil and Gas, Security and Safety

Selanjutnya

Tutup

Politik

Warisan Ekonomi Indonesia dari Jokowi, APBN 2025

25 November 2024   10:20 Diperbarui: 25 November 2024   11:35 361
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber : https://dataindonesia.id/

Tantangan Eksternal

  1. Ketidakpastian Ekonomi Global
    Fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi global menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia, terutama karena ketergantungan pada ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit.
  2. Inflasi Global
    Meningkatnya inflasi global dapat menekan daya beli internasional dan mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia. Di dalam negeri, kenaikan harga energi dan bahan pokok juga membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
  3. Persaingan Investasi
    Indonesia menghadapi persaingan ketat dari negara-negara Asia lainnya dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Stabilitas politik, kemudahan berbisnis, dan infrastruktur menjadi faktor kunci yang perlu ditingkatkan.

Kritikan Pedas terhadap Kebijakan Ekonomi dimasa Jokowi

  1. Kurangnya Efisiensi dalam Belanja Negara
    Belanja infrastruktur masif sering kali tidak diiringi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Proyek-proyek mangkrak atau hasil yang tidak sesuai harapan memperlihatkan pemborosan anggaran yang menghambat produktivitas.
  2. Minimnya Diversifikasi Ekonomi
    Perekonomian Indonesia masih terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah. Ketergantungan ini membuat ekonomi nasional rentan terhadap guncangan harga global. Sayangnya, upaya diversifikasi ekonomi ke sektor teknologi, manufaktur berbasis nilai tambah, dan energi terbarukan berjalan lambat.
  3. Reformasi Pajak yang Lamban
    Rasio pajak terhadap PDB yang rendah menunjukkan kurangnya reformasi perpajakan yang signifikan. Banyak potensi pajak dari sektor-sektor besar, termasuk digital, yang belum tergarap dengan maksimal.

Rekomendasi untuk Masa Depan

  1. Optimalisasi Pendapatan Negara
    Reformasi perpajakan yang lebih luas dan tegas harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu mengembangkan sistem digitalisasi perpajakan dan memberlakukan pajak untuk sektor-sektor yang selama ini luput dari jangkauan, seperti ekonomi digital.
  2. Peningkatan Kualitas Belanja
    Belanja negara harus difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan untuk meminimalkan pemborosan.
  3. Diversifikasi Ekonomi
    Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dan mendorong pengembangan sektor manufaktur berbasis nilai tambah. Investasi pada teknologi dan energi terbarukan juga harus menjadi prioritas untuk menjaga daya saing di era global.
  4. Pengurangan Ketergantungan pada Utang
    Pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan yang lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan partisipasi sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (PPP) untuk proyek infrastruktur.

Masa Depan yang Penuh Ketidakpastian

Dengan rasio pendapatan rendah, belanja yang terus meningkat, dan ketergantungan pada utang, masa depan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan besar. Reformasi kebijakan yang lebih strategis dan eksekusi yang lebih efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap kompetitif di tingkat global. Tanpa perubahan signifikan, bayangan suram akan menjadi kenyataan, meninggalkan beban berat bagi generasi mendatang.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun