Warisan Ekonomi Indonesia dari Jokowi, APBN 2025

Inflasi dan Daya Beli yang Tergerus

Meskipun inflasi domestik masih relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah terus menurun. Lonjakan harga bahan pokok dan energi telah membuat banyak rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat. Di sisi lain, subsidi yang diharapkan menjadi bantalan bagi kelompok rentan sering kali tidak tepat sasaran.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

1. Fokus Berlebihan pada Infrastruktur: Meskipun pembangunan infrastruktur adalah langkah positif, orientasi pemerintah yang berlebihan terhadap proyek-proyek besar telah mengorbankan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Padahal, investasi pada modal manusia akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan.
2. Minimnya Efisiensi dan Transparansi: Pengelolaan anggaran sering kali diwarnai dengan masalah efisiensi. Proyek yang diumumkan besar-besaran di awal sering kali tidak selesai tepat waktu, bahkan terancam mangkrak.
3. Reformasi Pajak yang Lambat: Tax ratio Indonesia masih stagnan di kisaran 10-12%, jauh di bawah standar internasional. Upaya meningkatkan penerimaan pajak, termasuk dari sektor digital dan informal, berjalan lamban dan terhambat oleh birokrasi.

Masa Depan yang Penuh Ketidakpastian

Dengan kondisi fiskal yang terus-menerus defisit, ketergantungan pada utang, dan tantangan global yang semakin berat, masa depan ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang rentan. Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah drastis untuk meningkatkan efisiensi belanja, mengurangi ketergantungan pada utang, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, Indonesia bisa terjebak dalam stagnasi ekonomi.

Sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk bangkit. Namun, tanpa kebijakan yang tepat dan eksekusi yang efektif, potensi ini hanya akan menjadi mimpi yang tidak terwujud. Pemerintah Jokowi dan kabinetnya harus bertanggung jawab untuk meninggalkan warisan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Jika tidak, masa depan yang suram akan menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan.

Pernyataan di atas didasarkan pada analisa pribadi sebagai berikut :

Gambaran Ekonomi Indonesia: 

Perekonomian Indonesia saat ini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur masif dan upaya reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo telah memberikan dorongan positif bagi beberapa sektor. Namun, di sisi lain, sejumlah tantangan struktural yang belum terselesaikan dan kebijakan fiskal yang bergantung pada utang memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan ekonomi nasional. Dengan kondisi "pasak lebih besar daripada tiang," prospek ekonomi Indonesia menuju masa depan yang penuh ketidakpastian menjadi perhatian utama.

Analisis Postur Makro Fiskal

1. Pendapatan Negara (12,30-12,36% dari PDB)
   Pendapatan negara Indonesia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain dengan tingkat ekonomi serupa. Rasio tax-to-GDP masih stagnan, menunjukkan bahwa basis perpajakan perlu diperluas, khususnya pada sektor digital dan informal. Kurangnya efektivitas dalam penarikan pajak menjadi tantangan besar, yang jika tidak segera diatasi, akan membatasi kapasitas fiskal negara untuk mendanai pembangunan.
2. Belanja Negara (14,59-15,18% dari PDB)
   Belanja negara yang tinggi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, banyaknya proyek infrastruktur besar-besaran yang pembangunannya tidak efisien atau mangkrak menjadi tanda tanya besar atas manfaat belanja ini. Masalah klasik seperti korupsi dan birokrasi yang lambat memperburuk efektivitas belanja negara.
3. Keseimbangan Primer (-0,15% hingga -0,61%)
   Keseimbangan primer yang terus negatif menandakan bahwa pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai pengeluaran, bahkan tanpa memperhitungkan bunga utang. Ketergantungan pada utang terus meningkat, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas fiskal.
4. Defisit Fiskal (-2,29% hingga -2,82% dari PDB)
   Meski defisit ini masih dalam batas wajar menurut standar internasional, langkah penurunan defisit perlu dilakukan secara strategis. Tanpa alokasi yang tepat, defisit ini hanya akan memperbesar beban utang di masa depan tanpa memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Internal

1. Efektivitas Pengelolaan Anggaran
   Korupsi, proyek mangkrak, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek menjadi tantangan besar yang menggerus efektivitas belanja negara. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar sering kali tidak mendukung sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Rendahnya Tax Ratio
   Reformasi perpajakan yang diusulkan pemerintah berjalan lambat. Dengan tax ratio yang hanya sekitar 10-12%, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya. Basis pajak harus diperluas untuk mencakup sektor digital dan informal, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Ketergantungan pada Utang
   Rasio utang yang terus meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal. Dalam kondisi suku bunga global yang meningkat, biaya utang ini bisa menjadi beban berat bagi perekonomian nasional.